Poin Penting
  • Bimbingan teknis digelar di Grant Hotel Subang pada Rabu 18 November 2026 untuk 165 pengawas Pilkades tingkat desa
  • Potensi pelanggaran yang diantisipasi meliputi politik uang, penyebaran berita bohong, dan pelanggaran netralitas
  • Pemungutan suara Pilkades serentak dijadwalkan pada 6 Desember mendatang di 165 desa se-Kabupaten Subang

WartaPurwakarta - Menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 6 Desember mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Subang menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi 165 pengawas Pilkades tingkat desa. Kegiatan yang berlangsung di Grant Hotel Subang pada Rabu (18/11/2026) ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan para pengawas dalam mengidentifikasi, menangani, serta melaporkan berbagai bentuk pelanggaran sesuai koridor hukum.

Sejumlah ancaman pelanggaran menjadi perhatian utama dalam perhelatan demokrasi desa kali ini, mulai dari praktik politik uang, peredaran informasi palsu, hingga pelanggaran prinsip netralitas. Untuk memberikan bekal yang komprehensif, bimtek tersebut mengikutsertakan narasumber dari Kejaksaan, Polres Subang, serta Dispemdes Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan materi seputar regulasi, ragam pelanggaran, dan tata cara penanganannya.

Rahmat Efendi selaku Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Subang yang juga menjabat Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian tahapan Pilkades di 165 desa berjalan aman, lancar, dan kondusif dengan potensi pelanggaran yang dapat ditekan seminimal mungkin. Ia juga berharap proses pemilihan ini menghasilkan pemimpin desa yang amanah serta sanggup menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispemdes Subang, Agung Subur, menjelaskan bahwa bimtek ini dirancang untuk memperdalam pemahaman pengawas terhadap berbagai jenis pelanggaran, menjaga netralitas panitia penyelenggara, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berujung pada masalah hukum.

"Jadi intinya, pengawas Pilkades tingkat desa paham betul soal pelanggaran Pilkades. Bilamana ada laporan bisa segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Apakah pelanggarannya ringan atau mengarah kepada pidana. Kalau sudah pidana, pelapor bisa langsung melapor ke aparat penegak hukum (APH)," jelasnya.

Agung merinci beberapa bentuk pelanggaran yang perlu dicermati, antara lain praktik politik uang yang disertai pemaksaan terhadap pemilih agar memilih calon tertentu, penyebaran informasi bohong atau fitnah yang menyerang calon kepala desa, serta aktivitas kampanye yang dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan seperti sekolah. Para pengawas dituntut mampu mengenali setiap bentuk pelanggaran tersebut sekaligus memahami langkah penanganan yang tepat.

Selain membekali pengawas, Dispemdes juga mendorong agar materi yang diperoleh dari bimtek disampaikan kembali kepada masyarakat pemilih, tim sukses, maupun para calon kepala desa. Langkah ini ditempuh agar seluruh pihak yang terlibat memahami ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan Pilkades.

Terkait mekanisme pelaporan, Agung menerangkan bahwa warga yang menemukan dugaan pelanggaran dapat menyampaikannya kepada pengawas Pilkades. Pelanggaran bersifat ringan ditangani melalui mekanisme di tingkat desa, sedangkan dugaan tindak pidana dapat langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ia berharap setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan sesuai aturan, termasuk melalui jalur musyawarah mufakat apabila dimungkinkan.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat