- MK menolak gugatan terkait ijazah Gibran
- MK minta penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dan sanksi KPU
- Pakar hukum Bivitri Susanti serukan DPR mengawasi proses impeachment
WartaPurwakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 seolah mengalihkan persoalan serius kepada partai-partai di DPR.
Menurut Bivitri, yang dipublikasikan di akun Instagram pribadi @bivitrisusanti pada Kamis 8 Oktober 2026, “MK melempar bola panas ke partai-partai di DPR untuk memulai impeachment.”
Gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan koleganya ditolak dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Putusan tersebut menyoroti tidak adanya bukti bahwa Gibran menyelesaikan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di luar negeri. MK mencatat bahwa dokumen “certificate of attendance” yang dimiliki Gibran hanya membuktikan kehadiran dalam perkuliahan, bukan kelulusan.
Sebagai konsekuensi, MK meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atas dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Pilpres 2024 serta menuntut pemberhentian pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap lalai. Bivitri menambahkan, “Penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan. DPR untuk menghukum KPU yang sekarang untuk tidak lagi memilih mereka, bahkan mestinya dipecat.”
Ia juga menilai keputusan MK dapat memengaruhi elektabilitas Gibran di Pilpres 2029, menambahkan, “Dan melempar bola setengah panas ke partai-partai agar tidak mencalonkan Gibran pada 2029 dan melempar bola dingin ke Gibran untuk mundur karena malu. Dingin ga tuh.”
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa Surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak menyatakan pencapaian jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menyetarakan pengetahuan setara SMK berdasarkan “certificate of attendance”. Ia menegaskan, “Sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.”
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Arsul Sani juga mencatat bahwa KPU mengklaim proses pendaftaran calon wakil presiden dengan dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan hukum dan aturan verifikasi PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia menambahkan, “Terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan, termohon menerangkan tidak melakukan proses verifikasi terhadap seluruh dokumen pencalonan, in casu termasuk surat nomor 9149/D.D1/KS/2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU 19 Tahun 2023 dengan alasan dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.”
Sumber: INDOPOSCO - Politik