Poin Penting
  • Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi PTDH oleh Komisi Kode Etik Polri atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto
  • Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum berlaku tanpa memandang pangkat atau jabatan
  • Putusan didasarkan pada PP Nomor 1 Tahun 2003 serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026

WartaPurwakarta - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) resmi memberhentikan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso secara tidak hormat dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) itu dijatuhkan sehubungan dengan dugaan keterlibatannya dalam aksi penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Vonis etik tersebut dibacakan pada persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menekankan bahwa penegakan aturan internal kepolisian berpijak pada prinsip equality before the law. Menurutnya, seluruh anggota Polri berkedudukan setara di hadapan hukum, tanpa memandang pangkat maupun jabatan yang disandang.

"Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel," kata Trunoyudo di Jakarta dikutip Rabu (18/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan keseriusan Polri dalam menegakkan disiplin serta kode etik profesi secara konsisten bagi setiap personel yang terbukti melanggar. Langkah ini, lanjutnya, selaras dengan program Kapolri bertajuk Bersih ke Dalam, yang mengedepankan pembangunan kepercayaan publik melalui integritas setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

"Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran," ucap Trunoyudo.

"Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel," sambungnya.

Dalam persidangan tersebut, komisi menjatuhkan dua bentuk sanksi sekaligus kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Sanksi pertama bersifat etika, yakni pernyataan bahwa perilaku pelanggar tergolong perbuatan tercela. Sanksi kedua bersifat administratif, berupa PTDH dari keanggotaan Polri.

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional