Poin Penting
  • Walhi menilai ancaman kepunahan badak Jawa bukan dari bencana alam melainkan dari kebijakan pemerintah terkait pertambangan
  • Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan perairan sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan
  • Wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo muncul di tahun yang sama dengan terbitnya keputusan tersebut

WartaPurwakarta - Gagasan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Ide yang dicetuskan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dinilai tidak logis oleh sejumlah pihak.

Dalih yang dikemukakan Hashim adalah kekhawatiran terhadap potensi letusan Gunung Krakatau, gempa bumi, dan tsunami yang bisa memusnahkan populasi satwa endemik tersebut. Namun argumen itu justru dipertanyakan, mengingat catatan sejarah membuktikan letusan dahsyat Krakatau pada 1883 yang tercatat sebagai bencana berskala internasional ternyata tidak membuat Badak Jawa punah dari Ujung Kulon.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma'rufah, menegaskan bahwa rencana relokasi badak Jawa perlu dikaji secara sangat cermat. Menurut Umi, ancaman terhadap kelangsungan hidup badak Jawa bukan berasal dari bencana alam, melainkan justru dari pemerintah itu sendiri.

"Iya, ancamannya (kepunahan badak Jawa) justru datang dari pemerintah sekarang," ujar Umi, Selasa 17 November 2026.

Umi kemudian menyoroti diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Beleid tersebut secara legal menjadikan perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sehingga habitat alami badak Jawa praktis terkepung oleh zona pertambangan.

Hal yang menarik perhatian Walhi adalah kronologi waktu yang berdekatan. Keputusan menteri terbit pada Februari 2026, lalu beberapa bulan kemudian muncul wacana pemindahan badak Jawa yang dilontarkan Hashim Djojohadikusumo. Dua peristiwa berbeda yang terjadi berurutan dalam tahun yang sama ini disebut Umi sebagai sebuah kejanggalan.

"Di sisi lain, Kepmen ini baru terbit di Februari 2026 yang mana di tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa. Jujur ini janggal ya, artinya dugaan untuk menjadikan kawasan TNUK sebagai wilayah tambang menjadi semakin jelas," tandas Umi.

Perlu diketahui, Ujung Kulon telah lama berstatus kawasan konservasi yang secara aturan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Berdasarkan peta wilayah kerja di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang diterbitkan Kementerian Kehutanan pada 2025, kawasan TNUK membentang seluas 105.694,46 hektare, terdiri dari sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

Dalam peta yang dirilis Kementerian ESDM, zona daratan dan perairan TNUK sendiri memang tidak termasuk dalam WUP, ditandai dengan daratan berwarna putih dan perairan tetap berwarna biru. Meski demikian, penetapan WUP di wilayah sekitarnya tetap memunculkan kekhawatiran terhadap dampak aktivitas pertambangan bagi ekosistem tempat tinggal badak Jawa tersebut.

Sumber: Pojok Satu