Poin Penting
  • 11 saksi dipanggil
  • penyitaan lebih Rp1 miliar dan US$49 ribuan
  • tiga tersangka utama termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin

WartaPurwakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pemeriksaan terhadap sebelas saksi yang meliputi pejabat perusahaan tambang batu bara serta aparatur sipil negara (ASN) terkait dugaan suap pengurusan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026, bahwa proses pemeriksaan dilaksanakan di Polresta Banjarmasin. “Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banjarmasin,” ujarnya.

Berbagai pihak yang dipanggil meliputi Idres, Direktur PT Sungai Danau Jaya; Kiki Purnama Sari Utama, pegawai PT Binuang Mitra Bersama Prima; Pandu Setia Sukmajaya, Direktur PT Binuang Mitra Bersama Prima; Jul Seventa Tarigin, konsultan pajak; serta A'raafatul Addnani, pegawai Nasa Hotel Banjarmasin.

Selain itu, KPK juga menanyai Franata dan Zahid Husaini yang bertugas sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pajak, Yudi Syarif dan Suyani Kasiyanto Putro yang berstatus wiraswasta, Martius yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Suhaimi, karyawan sektor swasta.

Penyidikan sebelumnya telah dikeluarkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Sprindik pertama menargetkan pemberi suap, sprindik kedua mengarah pada penerima, sementara sprindik ketiga berfokus pada indikasi tindak pidana pencucian uang.

Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK berhasil menyita uang tunai lebih dari satu miliar rupiah serta 49 ribu dolar Amerika Serikat dari dua ASN yang sebelumnya ditempatkan di KPP Madya Banjarmasin, yaitu Juventius Jaka Purwanto dan Sumargono, keduanya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahap awal penyidikan, tiga nama telah ditetapkan sebagai tersangka utama, yakni Mulyono selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega yang menjabat sebagai fiskus, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo, Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, yang diduga menerima suap untuk memfasilitasi restitusi pajak.

Sumber: RMOL