- Delapan saksi dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK
- LPSK masih menelaah seluruh permohonan dan belum ada yang mengajukan diri sebagai justice collaborator
- Empat jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang juga menyangkut dugaan makar
WartaPurwakarta - Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berkembang hingga menyentuh dugaan makar dan melibatkan empat perwira tinggi Polri telah mendorong sejumlah saksi mencari jaminan keamanan. Tercatat delapan orang saksi secara bersamaan mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Meski demikian, lembaga tersebut belum memberikan jawaban final. Ketua LPSK Achmadi menyatakan bahwa institusinya tengah mengkaji secara mendalam berkas permohonan seluruh saksi.
"Intinya LPSK masih terus melakukan pendalaman, penelaahan," ujar Achmadi ketika ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Achmadi menyebutkan pihaknya masih memiliki waktu yang memadai untuk menilai kelayakan kedelapan pemohon sebelum mengambil keputusan. Ketika ditanya apakah di antara delapan saksi tersebut terdapat pihak yang bersedia tampil sebagai saksi pelaku atau justice collaborator (JC), Achmadi enggan memberikan jawaban lebih jauh.
"Masih dalam penelaahan dan semuanya sebagai saksi. Begini, apa yang kita sampaikan pada rilis (keterangan pers) masih pada posisi sama dengan rilis yang kemarin. Intinya itu saja," kata Achmadi.
Hal serupa disampaikan Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati melalui keterangan tertulis. Sri menegaskan bahwa dari delapan permohonan yang diterima, tak satu pun pemohon yang menyatakan kesediaan menjadi justice collaborator.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," kata Sri Suparyati.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurut Sri, LPSK tidak dapat sembarangan mengabulkan permohonan perlindungan. Proses kajian dilaksanakan secara cermat dengan mempertimbangkan urgensi keterangan saksi, tingkat ancaman nyata terhadap keselamatan mereka, serta kondisi khusus lainnya. Seluruh tahapan seleksi tersebut berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini telah mengguncang tubuh institusi kepolisian. Dalam kasus yang juga bersinggungan dengan dugaan makar tersebut, penyidik menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sumber: Pojok Satu