- Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta menghentikan penggunaan indeks tertentu 0,7 dalam formula penetapan upah minimum
- UMP DKI Jakarta tercatat lebih rendah ketimbang upah minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang
- Tingginya biaya hidup di ibu kota dinilai belum tercermin dalam besaran UMP DKI saat ini
WartaPurwakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menyoroti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang menurutnya sudah tertinggal dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi maupun Kabupaten Karawang. Kondisi tersebut dinilai tidak sepadan dengan beban biaya hidup yang ditanggung pekerja di ibu kota.
Dalam konferensi pers secara daring pada Selasa (17/11/2026), Iqbal secara tegas mendesak Gubernur DKI Jakarta agar tidak lagi menerapkan indeks tertentu sebesar 0,7 dalam formula perhitungan upah minimum. Angka indeks itu, menurut Iqbal, menjadi penyebab utama UMP DKI tertahan di level yang lebih rendah dibandingkan dua kabupaten penyangga tersebut.
Iqbal menekankan bahwa kebutuhan hidup masyarakat perkotaan, khususnya di Jakarta, semestinya menjadi faktor penentu utama saat menetapkan standar upah minimum. Ia menilai wajar apabila Jakarta memiliki UMP lebih tinggi dari daerah lain, mengingat segala kebutuhan pokok di kota besar ini cenderung lebih mahal.
"Begitu pula Gubernur DKI Jakarta, jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7. Karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Bekasi, upah minimum Kabupaten Karawang, malu dong," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Iqbal pun mengimbau agar kepala daerah DKI mempertimbangkan kenaikan indeks penetapan upah minimum supaya lebih mencerminkan realitas ekonomi dan beban pengeluaran harian para pekerja di Jakarta. Dengan penyesuaian tersebut, ia berharap kesejahteraan buruh di ibu kota dapat lebih terjamin.
Sumber: Info Indonesia - Jawa Barat