- Kejari Subang menangani tujuh perkara korupsi di tahap penyidikan sepanjang 2026, disebut tertinggi di Jawa Barat
- Lima orang terseret kasus penjualan aset tanah desa kepada perusahaan terkait investasi industri dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung
- Dugaan pemerasan oleh oknum kepala desa terhadap investor berupa pungutan Rp800 per meter persegi telah memasuki tahap P21
WartaPurwakarta - Sepanjang tahun 2026, Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang mencatat tujuh perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani pada tahap penyidikan. Angka tersebut diklaim sebagai salah satu capaian tertinggi di wilayah Jawa Barat.
Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, mengungkapkan hal itu ketika tampil sebagai narasumber dalam program podcast Bincang-bincang Pasundan yang dipandu Pemimpin Redaksi Pasundan Ekspres, Yusuf Suparman. Noordien menyatakan bahwa penanganan perkara korupsi menjadi prioritas utama lembaganya selama bertugas di Kabupaten Subang.
"Untuk tahun 2026 ini, ada sebanyak tujuh penyidikan kasus korupsi. Informasinya sampai saat ini termasuk yang paling tinggi di Jawa Barat," ujar Noordien.
Dari ketujuh perkara yang sudah memasuki tahap penyidikan itu, sebagian di antaranya telah bergerak ke tahap berikutnya. Noordien menegaskan bahwa upaya memberantas korupsi akan terus digalakkan demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat.
Salah satu perkara yang mendapat sorotan serius ialah kasus transaksi aset tanah desa kepada perusahaan yang terkait dengan kegiatan investasi industri di Kabupaten Subang. Perkara ini bermula dari aduan warga yang kemudian ditindaklanjuti melalui pengumpulan data dan proses penyelidikan. Tim penyidik menemukan bahwa tanah desa yang merupakan bagian dari aset negara telah diperjualbelikan.
Kasus tersebut menjerat lima orang dan sudah memasuki proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Putusan pengadilan pun telah dijatuhkan, meskipun pihak terpidana masih mengajukan upaya hukum.
Noordien menekankan bahwa pengusutan perkara ini bukan berarti kejaksaan menghalangi arus investasi yang berkembang di Kabupaten Subang. Justru sebaliknya, penegakan hukum dibutuhkan guna menciptakan kepastian hukum bagi para investor.
Ia menilai Kabupaten Subang kini menjelma menjadi kawasan strategis bagi pertumbuhan industri nasional. Kehadiran sejumlah perusahaan besar, termasuk BYD dan pelaku industri lainnya, perlu direspons dengan kesiapan pemerintah maupun masyarakat setempat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Jangan sampai ada pihak yang mencoba menghalangi investasi. Kita harus menyambut baik investasi yang menggeliat di Kabupaten Subang. Namun, semuanya harus berjalan sesuai aturan dan ketentuan hukum," tegasnya.
Menurutnya, kepastian hukum merupakan faktor krusial untuk menjaga kepercayaan investor. Dengan begitu, investasi dapat memberi manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta membuka lapangan kerja bagi warga.
Selain perkara aset tanah desa, Kejari Subang juga mengusut dugaan pemerasan yang berkaitan dengan proses investasi kawasan industri di wilayah Parigi Mulia. Dalam kasus ini, diduga terdapat oknum kepala desa yang memungut biaya sebesar Rp800 per meter persegi kepada pihak perusahaan. Pungutan tersebut disebut tidak tercantum dalam ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan perkaranya telah dinyatakan lengkap atau memasuki tahap P21.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat