Poin Penting
  • Pemkot Cirebon memetakan kompetensi 2.000 PNS untuk pijakan promosi dan penempatan posisi
  • Asesmen berlangsung selama 18 hari sejak 16 November hingga 3 Desember 2026 bersama BKN
  • Penilaian kinerja diarahkan untuk menyelaraskan sistem karier daerah dengan manajemen talenta nasional

WartaPurwakarta - Sebanyak 2.000 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menjalani proses pemetaan kapasitas serta kecakapan kerja. Langkah strategis ini diambil otoritas daerah setempat guna menerapkan skema manajemen talenta, yang nantinya dijadikan rujukan utama dalam promosi karier dan penugasan jabatan para abdi negara.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon Suwarso Budi Winarno mengungkapkan, agenda ini ditujukan untuk mengumpulkan basis data yang terukur terkait kemampuan nyata setiap aparatur, sehingga sistem pembinaan pegawai dapat dijalankan secara terarah.

"Melalui profiling ini, kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi dan kompetensi 2.000 PNS," katanya di Cirebon, Selasa.

Rangkaian asesmen kompetensi ini dijadwalkan berlangsung selama 18 hari, terhitung sejak 16 November hingga 3 Desember 2026. Dalam pelaksanaannya, BKPSDM Kota Cirebon bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kantor Regional III.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk partisipasi pemerintah kota dalam mengintegrasikan sistem pembinaan aparatur daerah ke dalam tata kelola manajemen talenta nasional, yang berfokus pada kecakapan serta potensi riil pegawai.

Menurut Budi, data yang diperoleh melalui pemetaan ini akan dipakai untuk menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur, merancang proyeksi karier jangka panjang, hingga menjaring pegawai potensial yang dapat mengisi pos jabatan sesuai kebutuhan birokrasi.

“Seluruh proses penilaian dipusatkan di Assessment Center Balai Kota Cirebon dengan membagi 2.000 peserta ke dalam sejumlah tahapan dan sesi selama masa pelaksanaan,” katanya.

Terkait teknis pelaksanaan, penyelenggara mengimbau seluruh aparatur yang terdaftar agar memperhatikan rincian jadwal masing-masing serta hadir mendahului waktu asesmen demi menghindari risiko terlambat. Peserta juga diminta cermat memeriksa kembali kelengkapan identitas diri, jadwal jam, serta pembagian sesi sebelum mendatangi lokasi ujian.

"Pastikan seluruh informasi pelaksanaan sudah diperiksa, termasuk waktu dan sesi asesmen masing-masing," ujarnya.

Guna memastikan kelancaran evaluasi, BKPSDM telah menyebarkan petunjuk teknis pengerjaan yang wajib dipelajari para peserta, dibarengi dengan pemberlakuan tata tertib asesmen yang ketat, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan materi soal.

Budi menandaskan, hasil pemetaan ini tidak sekadar menjadi pelengkap syarat administratif kepegawaian. Evaluasi tersebut diposisikan sebagai pilar penting untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kompetensi kerja.

"Karena hasil profiling ini akan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karier dan pertimbangan penempatan ASN,” ucap dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat