Poin Penting
  • Anggota Komisi V DPRD Jabar mengusulkan pembiayaan Porprov menjadi tanggung jawab bersama pemprov dan kabupaten/kota tuan rumah
  • Hibah Pemprov Jabar ke KONI Jabar sekitar Rp20 miliar pada 2026 tidak seluruhnya dialokasikan untuk Porprov
  • Ketergantungan berlebihan pada anggaran tuan rumah dinilai berpotensi mengancam independensi perangkat pertandingan

WartaPurwakarta - Legislator Jawa Barat mendesak agar penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di masa mendatang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kas pemerintah provinsi, melainkan ditopang pula oleh kontribusi finansial dari kabupaten atau kota yang bertindak sebagai tuan rumah.

Gagasan tersebut dilontarkan oleh Maulana Yusuf Erwinsyah, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, melalui siaran pers pada Rabu, 19 November 2026. Pernyataannya merespons sejumlah polemik yang mengiringi pelaksanaan Porprov XV 2026.

"Minimnya alokasi anggaran memang menjadi pangkal polemik Porprov XV Jawa Barat 2026. Karena itu, ke depan, pembiayaan ajang olah raga multievent ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan daerah tuan rumah," ujarnya.

Kendati demikian, Maulana menekankan bahwa pemerintah provinsi tetap harus menanggung porsi pendanaan paling besar supaya kendali penyelenggaraan tidak berpindah tangan.

"Penyelenggaraan Porprov memang memuat aspek kompetisi sekaligus unsur ekonomi, tetapi tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Daerah tuan rumah tetap perlu berkontribusi secara proporsional tetapi dukungan dana dari tingkat provinsi semestinya jauh lebih besar," katanya.

Berdasarkan catatan yang dimilikinya, hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada KONI Jabar pada 2026 berkisar Rp20 miliar. Namun, jumlah tersebut tidak semuanya mengalir untuk kebutuhan Porprov.

"Sebagian anggaran hibah tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional organisasi serta agenda rutin tahunan lainnya," ucapnya.

Politikus PKB itu juga mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada anggaran daerah tuan rumah dapat menggerus independensi penyelenggara, terutama ketika muncul sengketa di arena pertandingan.

"Ketika daerah tuan rumah mengucurkan dana jauh lebih besar, perangkat pertandingan dan juri bisa berada dalam posisi sulit ketika terjadi protes atau gejolak di lapangan," katanya.

Di luar persoalan independensi, Maulana turut mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang menurutnya belum diterapkan secara merata antarsektor.

"Pemangkasan belanja seharusnya dilakukan melalui evaluasi menyeluruh, bukan malah menggerus sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pembinaan olah raga, atlet, dan bantuan pesantren. Sementara, belanja infrastruktur jalan, gedung sekolah, serta penerangan jalan umum masih besar," katanya.

Sejumlah persoalan teknis di lapangan juga menjadi sorotan. Ia menyebut honorarium juri dan wasit yang dinilai hanya sekitar Rp300.000 per hari tanpa memperhitungkan jumlah pertandingan, biaya pengajuan protes yang bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah, serta kebutuhan mendatangkan juri profesional dari luar Jawa Barat guna menjaga objektivitas penilaian.

Maulana mendesak pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pendanaan Porprov. "Tujuannya, agar sportivitas, keadilan, dan pembinaan atlet jangka panjang tetap terjaga," ujarnya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat