- DPRD Jawa Barat resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) XXI pada 9 Oktober 2026
- Rapat paripurna menetapkan jadwal pembahasan Raperda dari 9 Oktober hingga 12 November 2026
- Fraksi PPP tekankan peran aktif komunitas dalam pengelolaan sampah, menilai isu meliputi lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola
WartaPurwakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ke-21 pada rapat paripurna yang berlangsung di Bandung, Jumat 9 Oktober 2026. Panitia tersebut diberikan mandat untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah, dengan tujuan mengatasi kompleksitas masalah sampah di provinsi tersebut.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menegaskan bahwa proses pembahasan Raperda akan dilaksanakan secara intensif selama empat minggu, dimulai 9 Oktober hingga berakhir 12 November 2026. Ia meminta seluruh anggota dewan yang tergabung dalam Pansus XXI untuk memprioritaskan agenda ini. “Selamat bekerja dan kami berharap anggota DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam keanggotaan Pansus XXI supaya dapat memprioritaskan kegiatan Panitia Khusus XXI,” ujar Buky Wibawa.
Sebelum keputusan pembentukan Pansus, rapat paripurna juga memuat pertukaran pendapat antara fraksi-fraksi dengan gubernur. Dalam sesi tersebut, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Uden Dida Efendi, menyoroti pentingnya memperkuat peran komunitas masyarakat dalam mengelola sampah sejak sumbernya. Ia menilai masalah sampah tidak hanya menyangkut kebersihan, melainkan juga mencakup lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, perekonomian, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan pembangunan daerah. “F-PPP DPRD Jawa Barat menilai persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga menyangkut lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, perekonomian, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Uden Dida Efendi.
Uden Dida Efendi menambahkan bahwa regulasi yang akan dihasilkan tidak sekadar memberi pengakuan administratif kepada komunitas, melainkan berupaya membangun ekosistem pengelolaan sampah dari hulu yang dapat mengurangi volume limbah dan menurunkan beban pada tempat pemrosesan akhir. “Raperda ini bukan sekadar memberikan pengakuan administratif kepada komunitas, tetapi juga membangun ekosistem pengelolaan sampah dari hulu yang benar-benar mampu mengurangi timbulan sampah dan meringankan beban tempat pemrosesan akhir,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pembentukan Pansus XXI diharapkan dapat mempercepat penyusunan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif warga dalam upaya mengurangi sampah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan di Jawa Barat.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat