- Seminar menyoroti perlunya kajian lingkungan sebelum industri beroperasi
- Pemerintah daerah jelaskan pembagian kewenangan pengawasan lingkungan
- Aktivis menuntut manfaat nyata bagi warga Subang
WartaPurwakarta - Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar diskusi pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Café 88 Society, Subang, untuk menilai implikasi masuknya sektor industri ke wilayah Kabupaten Subang. Acara tersebut mempertemukan tokoh lingkungan, mantan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup Drs. Ir. B. Widodo—yang lebih dikenal sebagai Dodo Sambodo—beserta pejabat daerah dan aktivis lokal.
Dalam paparanannya, Widodo menilai Subang memiliki potensi untuk menjadi pusat industri dan teknologi tinggi pada tahun 2035. Ia menekankan bahwa ambisi tersebut harus didukung perencanaan yang memperhitungkan daya dukung alam, khususnya ketersediaan air dan risiko dampak lingkungan. Menurutnya, kajian lingkungan seharusnya menjadi prasyarat sebelum perusahaan memulai operasional, bukan sekadar formalitas administratif. “Harusnya memang bahwa rencana kegiatan itu belum boleh melakukan kegiatan apabila rencana kegiatan ini belum ada analisis kajian lingkungannya dan apabila belum ada izin lingkungannya,” ujarnya saat diskusi.
Asep Yachrodi S., S.T., M.Si., Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, menjelaskan bahwa otoritas pengelolaan dan pengawasan lingkungan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten. Ia menambahkan bahwa pembagian kewenangan tergantung pada jenis kegiatan dan regulasi yang berlaku, sehingga penanganan persoalan perusahaan harus melibatkan instansi terkait sesuai mandat masing‑masing.
Mengenai PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM) yang beroperasi di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Asep menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah ditindaklanjuti melalui prosedur pemeriksaan. Aktivitasnya dihentikan sementara, dan pihak perusahaan diminta mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku. Penanganan selanjutnya melibatkan proses administratif, pengawasan, serta penegakan hukum, dengan penekanan pada koordinasi lintas lembaga.
Dede Warman, mantan anggota DPRD Subang, menyoroti pentingnya menilai sejauh mana masyarakat setempat memperoleh manfaat dari kehadiran industri. Ia berpendapat bahwa keberhasilan industrialisasi tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mencakup peningkatan kesejahteraan warga lokal.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Seminar tersebut menutup dengan kesepakatan bersama bahwa regulasi, kajian lingkungan, dan pembagian kewenangan yang jelas menjadi kunci untuk memastikan bahwa investasi industri tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat Subang.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat