Poin Penting
  • Pengawasan mutu dan higienitas program MBG diperketat lewat koordinasi Satgas MBG dan KPPG Cirebon
  • Sebanyak 279 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Cirebon telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
  • Mekanisme kontrol melibatkan pemantauan menu harian, apel rutin, sidak, hingga pembentukan tim investigasi jika ada kelalaian

WartaPurwakarta - Kualitas serta keamanan pangan dalam pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kian diperketat. Langkah preventif tersebut direalisasikan lewat penguatan sinergi antara satuan tugas (satgas) bentukan pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala, Rabu, memaparkan bahwa konsolidasi berkala ini esensial demi memastikan seluruh tahapan MBG berlangsung sesuai petunjuk teknis, terutama dalam menjamin standar nutrisi makanan para murid. Forum koordinasi internal satgas dimanfaatkan untuk membedah beragam kendala teknis lapangan serta menyatukan pola pandang pelaksana program.

"Melalui rapat koordinasi ini, wawasan satgas menjadi lebih terbuka, termasuk kendala dan hal-hal yang perlu diperbaiki,” katanya.

Hendra menegaskan konsentrasi utama dari pengawasan berjenjang ini adalah memastikan konsumsi yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terjamin higienis, layak makan, serta bebas dari potensi risiko yang dapat mengganggu kesehatan anak-anak.

"Prinsip saya, anak-anak harus tetap mendapatkan MBG. Persoalan yang muncul harus segera dicarikan jalan keluar agar mereka bisa kembali menerima makanan bergizi," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kasubbag Tata Usaha KPPG Cirebon Erik Dian Nurdiansyah mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ada 279 SPPG yang aktif beroperasi di penjuru Kabupaten Cirebon. Seluruh sarana penyedia tersebut dipastikan sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Erik menekankan rantai pemantauan higienitas pangan mesti digencarkan tanpa celah, dimulai dari inspeksi bahan baku masuk, tahap pemrosesan di dapur, sampai tahapan pengiriman ke tiap sasaran penerima.

"Kami menekankan seluruh kepala SPPG dan pihak yang terlibat agar memperketat SOP, mulai dari penerimaan bahan baku sampai pendistribusian makanan, dengan mengutamakan bahan pangan yang baik dan higienis," katanya.

Guna memantau kedisiplinan penyedia, KPPG menerapkan sistem kewajiban pelaporan menu setiap hari secara daring oleh masing-masing SPPG yang diiringi audit kinerja berkala.

Di samping itu, kontrol langsung di lapangan diperkuat lewat pelaksanaan apel pada pagi dan sore hari demi memastikan kepatuhan petugas terhadap SOP kerja, termasuk menggelar inspeksi secara acak ke lokasi pengolahan.

"Apabila ditemukan dugaan kelalaian, kami menurunkan tim investigasi terlebih dahulu untuk memastikan sumber kesalahannya, apakah dari kepala SPPG, mitra, atau yayasan," ucap dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat