Poin Penting
  • Lima terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung dalam kasus penjualan tanah aset desa kepada PT VinFast Automobile Indonesia
  • Kejari Subang mengategorikan perkara ini sebagai mafia tanah karena melibatkan pengalihan aset negara berupa tanah desa atau tanah cacing
  • Sepanjang 2026, Kejari Subang telah menangani tujuh penyidikan perkara korupsi yang disebut termasuk tertinggi di Jawa Barat

WartaPurwakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung telah memvonis bersalah lima orang yang terlibat dalam penjualan tanah milik desa di Kabupaten Subang kepada PT VinFast Automobile Indonesia. Perkara yang dikategorikan sebagai kasus mafia tanah ini mencuat karena aset negara berupa lahan desa, yang dikenal warga setempat sebagai tanah cacing, diperjualbelikan secara melawan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H., mengungkapkan rincian perkara tersebut saat tampil dalam Podcast Bincang-bincang Pasundan. Ia menyebutkan bahwa kasus ini termasuk perkara awal yang ditanganinya sejak menduduki jabatan Kajari Subang.

Kelima terdakwa telah melewati proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Meski demikian, pihak terpidana masih mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.

Objek tanah dalam perkara ini berkaitan langsung dengan aktivitas investasi perusahaan besar di kawasan industri Subang. Kehadiran VinFast merupakan bagian dari geliat pertumbuhan industri di kabupaten tersebut. Namun, Noordien menekankan bahwa setiap proses investasi wajib menempuh prosedur yang sah, terutama jika menyangkut tanah dan kekayaan milik desa.

Menurut Noordien, langkah penegakan hukum yang diambil bukan dimaksudkan untuk menghalangi iklim investasi. Justru sebaliknya, kepastian hukum menjadi syarat agar kegiatan usaha dapat berjalan tanpa diwarnai penyalahgunaan wewenang. Ia pun mengimbau masyarakat Subang agar menyambut positif perkembangan investasi di daerah mereka, mengingat wilayah ini kini diperhitungkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional.

Perkara ini sekaligus menjadi peringatan bahwa aset desa tidak boleh dialihkan atau dijual tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa memikul tanggung jawab penuh untuk mengelola kekayaan desa secara tertib dan akuntabel.

Noordien juga menyampaikan pesan khusus kepada para kepala desa maupun calon kepala desa yang akan bertarung dalam Pilkades serentak pada 6 Desember 2026. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di level pemerintahan desa sangat mendesak agar keputusan yang diambil tidak berujung pada jeratan hukum.

"Nah, itu saya imbau kepada para calon kepala desa untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Karena, yang tadinya awam terhadap pengelolaan keuangan desa, harus memahami, termasuk aturan-aturan dan regulasi terkait hadirnya investasi. Kepala desa harus paham itu," lanjutnya.

Selain perkara mafia tanah tersebut, Noordien juga memaparkan bahwa sepanjang 2026, Kejari Subang telah menangani tujuh penyidikan kasus korupsi. Angka ini diklaim sebagai salah satu yang tertinggi di wilayah Jawa Barat.

"Untuk tahun 2026 ini, ada sebanyak tujuh penyidikan kasus korupsi. Informasinya sampai saat ini termasuk yang paling tinggi," ujarnya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat