Poin Penting
  • Pemkab Karawang menggelar FGD dan sosialisasi kebijakan pajak daerah pada 19 November 2026 untuk membahas rencana penyesuaian NJOP tahun 2027
  • Sekitar 500 peserta dari kalangan pelaku usaha, pimpinan perusahaan, dan pengelola kawasan industri diundang dalam kegiatan tersebut
  • Penyesuaian dinilai perlu karena pemutakhiran NJOP terakhir dilakukan pada 2022 sementara nilai tanah dan properti di Karawang terus berkembang

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) sekaligus sosialisasi kebijakan pengelolaan pajak daerah guna membahas rencana pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditargetkan berlaku pada 2027. Acara tersebut berlangsung di Hotel Akhsaya Karawang pada Kamis (19/11/2026).

Bupati Karawang Aep Syaepuloh membuka kegiatan itu secara langsung. Forum tersebut menghadirkan beragam pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pimpinan perusahaan, serta pengelola kawasan industri. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, Sahali Kartawijaya, turut mengikuti jalannya diskusi. Sementara itu, akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, diundang sebagai narasumber untuk menyampaikan hasil kajian terkait rencana pemutakhiran NJOP.

Aep menegaskan bahwa setiap kebijakan perpajakan daerah perlu dirumuskan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya landasan kajian yang kuat serta perhatian terhadap kondisi riil masyarakat dan sektor usaha.

"Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha," ujar Aep.

Bupati menambahkan, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak menjadi langkah strategis agar pemerintah daerah memiliki dukungan anggaran yang memadai untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah kesenjangan antara NJOP yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan dinamika harga pasar tanah serta properti di berbagai wilayah Karawang. Pertumbuhan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, dan bermunculannya pusat ekonomi baru dinilai telah mengubah nilai tanah dan properti secara signifikan. Di sisi lain, pemutakhiran NJOP terakhir kali dilakukan pada 2022.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyesuaian NJOP pada 2027 dipandang mendesak agar data yang digunakan dalam administrasi perpajakan lebih mencerminkan perkembangan aktual di lapangan. Rencana kebijakan ini berpijak pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023, yang telah direvisi melalui Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemkab Karawang menyatakan bahwa FGD ini berfungsi sebagai ruang konsultasi untuk menampung aspirasi dari pelaku usaha, pengelola kawasan industri, pimpinan perusahaan, hingga asosiasi terkait. Sekitar 500 peserta diundang mengikuti kegiatan tersebut.

Pemerintah daerah berharap rencana penyesuaian NJOP dapat dikaji secara menyeluruh dan diterapkan secara terukur dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan tiap wilayah. Pemkab juga menegaskan bahwa upaya mengoptimalkan pendapatan pajak tidak semata bertujuan mengerek penerimaan, melainkan tetap memperhatikan daya pikul masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha.

Sumber: Pojok Satu