Poin Penting
  • Pemkab Kuningan bersama OJK Cirebon dan BI memetakan hambatan rantai pasok kopi dan telur ayam ras dari hulu hingga hilir
  • Peternak telur ayam ras terhimpit tingginya harga pakan sehingga harga pokok produksi tidak kompetitif dan pasokan justru didatangkan dari luar daerah
  • OJK Cirebon menawarkan KUR Super Mikro berbunga tiga persen dan menerapkan relaksasi pembaruan status SLIK maksimal tiga hari kerja bagi debitur yang telah melunasi kredit bermasalah

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tengah menginventarisasi persoalan yang menghambat rantai pasok dua komoditas andalan daerah, yaitu kopi dan telur ayam ras. Langkah itu ditempuh guna mencarikan solusi atas berbagai kendala yang membelit petani dan peternak lokal, mulai dari sisi produksi, pemasaran, hingga akses terhadap pembiayaan.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyatakan bahwa kedua komoditas tersebut sebetulnya menyimpan potensi ekonomi yang signifikan, namun belum mampu mendorong kesejahteraan para pelaku usaha secara optimal karena berbagai hambatan masih menghadang di setiap mata rantai.

"Atas dasar tersebut, kami berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dan Bank Indonesia (BI) untuk pemetaan rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, perangkat daerah, dan lembaga jasa keuangan," katanya di Kuningan, Selasa.

Dian mengungkapkan, kopi asal Kuningan sudah berhasil melewati kurasi nasional dan merambah pasar internasional. Adapun produksi telur ayam ras di daerahnya terbilang tinggi, namun keunggulan itu belum berbuah keuntungan memadai bagi peternak setempat.

"Untuk telur ayam, tantangan terbesarnya adalah tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) akibat mahalnya harga pakan, sehingga telur lokal kami kalah bersaing dan pedagang justru mengambil pasokan dari luar daerah," katanya.

Kondisi itu dirasakan pula oleh peternak berskala kecil yang terjepit antara kenaikan harga pakan di satu sisi dan rendahnya harga jual telur di tingkat peternak di sisi lain. Pemkab Kuningan pun berupaya membuka akses pembiayaan formal agar warga tidak jatuh ke jerat rentenir, bank emok, maupun pinjaman daring ilegal.

Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani meminta perbankan memberikan kelonggaran persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi peternak yang rekam jejak angsurannya lancar. Ia berharap tidak ada pembatasan kaku terhadap peternak disiplin sehingga keberlangsungan usaha mereka tetap terjaga, termasuk keterbukaan peluang untuk dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pada komoditas kopi, dinas terkait sudah mendampingi petani mulai dari budi daya, pengolahan pascapanen, pengembangan merek hingga desain kemasan agar produk Kuningan mampu menjangkau pasar lebih luas," katanya.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib dalam forum yang sama memaparkan sejumlah skema pembiayaan yang tersedia bagi pelaku usaha, antara lain KUR Super Mikro dengan suku bunga tiga persen, KUR reguler serta KUR alat dan mesin pertanian dengan bunga enam persen, ditambah pembiayaan melalui BPR Kuningan. Pihaknya juga memberlakukan relaksasi pembaruan status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) paling lama tiga hari kerja bagi debitur yang sudah melunasi kredit bermasalah, sehingga mereka bisa kembali mengakses pembiayaan formal.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon Fikri Wija Nugraha menilai pengembangan komoditas kopi perlu bertumpu pada penguatan kapasitas di sektor hulu sekaligus kurasi mutu. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi kunci agar lebih banyak pelaku usaha kopi Kuningan mampu naik kelas menembus pasar ekspor, mengikuti jejak keberhasilan daerah itu tampil di ajang World of Coffee.

"Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Buana Ciremai yang diterbitkan bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) menjadi identitas dan nilai tambah untuk produk kopi Kuningan," ucap dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat