Poin Penting
  • 22 kasus TPPO diungkap dengan 26 tersangka ditetapkan selama 13-19 November 2026
  • 46 korban berhasil diselamatkan, terdiri dari perempuan dewasa, laki-laki dewasa, dan anak perempuan
  • Salah satu tersangka merekrut korban untuk dikirim ke Irak yang berstatus zona konflik dan masuk daftar moratorium penempatan pekerja migran

WartaPurwakarta - Kepolisian Daerah Jawa Barat mencatat keberhasilan dalam membongkar 22 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 13 hingga 19 November 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 46 orang korban berhasil dibebaskan dari jeratan sindikat perdagangan manusia.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menyampaikan bahwa korban yang diselamatkan terdiri dari 23 laki-laki dewasa, 17 perempuan dewasa, serta enam anak perempuan. Seluruh korban diduga menjadi target eksploitasi seksual.

"Arahnya tentu saja pada eksploitasi seksual," kata Hendra di Bandung, Jumat.

Dari rangkaian pengungkapan kasus tersebut, aparat kepolisian telah menetapkan 26 orang sebagai tersangka.

Salah satu perkara yang mencuat melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial NS yang berdomisili di Ciranjang, Kabupaten Cianjur. NS diduga merekrut seorang perempuan berinisial S asal Kabupaten Bandung untuk dikirim ke Irak sebagai asisten rumah tangga. Menurut kepolisian, Irak masih tercatat sebagai zona konflik dan termasuk dalam daftar moratorium penempatan pekerja migran.

Untuk setiap korban yang diuruskan kelengkapan dokumen keberangkatan, mencakup pemeriksaan kesehatan, paspor, hingga visa, NS meraup keuntungan senilai Rp8,5 juta yang diperoleh dari agen di luar negeri.

Hendra menerangkan bahwa pengiriman pekerja migran ke negara yang tengah dilanda konflik membawa risiko sangat besar. Korban bahkan berpotensi dipindahkan secara ilegal ke negara lain seperti Iran atau Suriah apabila kondisi keamanan tidak kondusif.

"Di situlah korban kehilangan hak legalnya dan praktik perdagangan orang terjadi," ujarnya.

Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jabar Kombes Pol Rumi mengungkapkan bahwa sebagian besar korban berhasil dicegah keberangkatannya sebelum sempat terbang ke luar negeri.

"Modusnya tidak sesuai prosedur. Karena desakan ekonomi dan iming-iming gaji besar, korban sering kali langsung menyetujui tanpa mengecek dokumen atau perjanjian kerja," kata Rumi.

Rumi menjelaskan bahwa pekerja migran yang terlanjur diberangkatkan secara ilegal menghadapi ancaman berbagai bentuk eksploitasi. Mulai dari penyitaan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, tidak dibayarkannya upah, hingga terputusnya kontak dengan keluarga di tanah air.

Para tersangka dalam kasus ini dijerat menggunakan sejumlah pasal, antara lain Pasal 455 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mereka menghadapi ancaman pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun, disertai denda mencapai Rp600 juta.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat