Poin Penting
  • IKUB 2025 tercatat 77,89, nilai tertinggi sejak 2015
  • Angka naik dari 76,47 di 2024 dan 76,02 di 2023
  • Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan peran nilai agama dalam edukasi lingkungan

WartaPurwakarta - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indonesia mencapai 77,89 untuk tahun 2025, melampaui nilai 76,47 pada 2024 dan menorehkan rekor tertinggi sejak survei pertama diluncurkan pada 2015. Pengukuran dilakukan melalui Survei Evaluasi Kerukunan Umat Beragama yang menilai tiga dimensi utama: toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Karena itu, angka 77,89 mencerminkan penilaian terhadap beragam aspek kehidupan sosial keagamaan, bukan sekadar jumlah atau ketiadaan konflik agama.

Data historis menunjukkan bahwa indeks tersebut berada pada 67,46 pada 2020, kemudian meningkat menjadi 76,02 pada 2023, sebelum mencapai 76,47 di 2024. Peningkatan berkelanjutan ini menandai tren positif dalam persepsi masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti peran nilai agama dalam menggerakkan kepedulian lingkungan. Saat menerima audiensi Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman (Amanah Daya Nusantara) di kantor Kementerian Agama, Jakarta, pada 24 September 2026, ia menyatakan, “Dengan menggunakan bahasa agama adalah sesuatu diplomasi strategis. Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang taat kalau merusak lingkungan. Tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah yang sukses kalau alamnya hancur.” Menurut Nasaruddin, pendekatan keagamaan dapat menjadi landasan moral yang memotivasi masyarakat melindungi alam.

Ia menambahkan, “Kalau hanya dengan regulasi, begitu tidak ada yang mengawasi, orang bisa saja melakukan pelanggaran. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam batin, itu menjadi kontrol tersendiri.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa internalisasi nilai agama dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang melampaui sekadar peraturan formal.

Penting dicatat bahwa nilai IKUB 2025 merupakan hasil survei tahunan dan tidak merepresentasikan kondisi kerukunan secara real time pada September 2026. Indeks ini tetap menjadi indikator utama bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang memperkuat toleransi serta kohesi sosial di Indonesia.

Sumber: Pojok Satu