- Mahfud MD menilai sidang pemilihan wapres 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah jika tenggat 14 hari kerja pengajuan calon tidak terpenuhi
- UU MD3 dan Tata Tertib MPR menegaskan hitungan hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender
- Mahfud menyarankan MPR menunda sidang dan menghitung ulang 14 hari kerja sejak Presiden resmi menyerahkan dua nama calon wapres
WartaPurwakarta - Rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 mendapat catatan kritis dari pakar hukum tata negara Mahfud MD. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengingatkan bahwa jadwal tersebut menyimpan potensi masalah hukum apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan dua nama kandidat wapres sesuai tenggat yang berlaku.
Melalui unggahan di akun Instagram-nya pada Jumat (20/11), Mahfud menyatakan sidang pada tanggal itu berisiko cacat prosedural jika syarat batas waktu pengajuan calon tidak dipenuhi. Regulasi yang berlaku mewajibkan Presiden mengajukan dua nama calon wapres kepada MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang digelar.
"Jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud.
Persoalan krusial, menurut Mahfud, terletak pada metode penghitungan tenggat waktu tersebut. Ia menegaskan bahwa baik UU MD3 maupun Tata Tertib MPR secara eksplisit mendefinisikan "hari" sebagai hari kerja, bukan hari kalender.
"(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender," jelas Mahfud.
Bertolak dari ketentuan itu, Mahfud mengimbau MPR agar tidak memaksakan jadwal yang telah ditetapkan. Ia merekomendasikan agar sidang diundur dengan menghitung kembali 14 hari kerja terhitung sejak Presiden secara resmi menyerahkan dua nama calon wapres.
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tutur Mahfud.
Mahfud turut memberikan simulasi perhitungan. Apabila Presiden menyerahkan nama kandidat pada Jumat (20/11/2026), maka berdasarkan mekanisme 14 hari kerja, sidang semestinya baru bisa digelar pada 10 Desember 2026. Ia juga mencatat bahwa jika Prabowo baru mengajukan nama setelah kembali dari kunjungan ke China (RRC), maka tenggat harus dihitung sejak penyerahan tersebut dilakukan.
"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," jelasnya.
Penyesuaian jadwal, kata Mahfud, merupakan langkah paling aman untuk menghindarkan benturan antara ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR. Ia menekankan bahwa seluruh proses tetap harus berlangsung dalam rentang 60 hari sejak Gibran menyatakan mundur.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," terang Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memenuhi prosedur hukum agar persoalan administratif tidak berubah menjadi konflik politik baru.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati- hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya telah mengumumkan keputusan menggeser sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres baru ke Rabu (9/12/2026). Muzani menyebutkan bahwa Prabowo memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional