- DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026, lebih cepat dari batas waktu 15 Desember 2026
- Ketua Umum Jarnas For Prabowo Nasarudin memuji Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad karena memenuhi janji kepada masyarakat
- Nasarudin menekankan pentingnya implementasi UU secara transparan agar aset hasil kejahatan benar-benar dikembalikan kepada negara
WartaPurwakarta - Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo, Nasarudin, memberikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026 resmi meloloskan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Nasarudin menilai langkah tersebut membuktikan bahwa Dasco konsisten menepati janjinya kepada rakyat yang sebelumnya menyuarakan aspirasi melalui unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Sufmi Dasco. Ini bukan sekadar persoalan pengesahan sebuah undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin memegang teguh janji yang telah disampaikan kepada rakyat," ujar Nasarudin.
Ia menyebut disahkannya beleid tersebut merupakan tonggak penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya untuk memastikan hasil kejahatan tidak terus dikuasai oleh para pelakunya.
Sebelumnya, Dasco menyatakan komitmennya saat menerima audiensi perwakilan masyarakat yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 27 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Dasco bersama sejumlah pimpinan DPR lainnya menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Dasco bahkan menyatakan kesiapannya menanggalkan jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR jika target tersebut gagal dipenuhi.
Kenyataannya, DPR berhasil mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026, hampir sebulan lebih awal dari tenggat yang dijanjikan.
"Bagi saya, ini contoh janji kepada masyarakat harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Ketika rakyat menyampaikan tuntutan, pemimpin dan wakil rakyat harus mampu mendengarkan, merespons, dan menghadirkan solusi," tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain mengapresiasi, Nasarudin juga menaruh harapan agar UU Perampasan Aset mampu memperkokoh perangkat hukum negara dalam melacak serta menyita aset yang terkait tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penindakan terhadap pelaku kejahatan perlu dibarengi dengan pemulihan aset hasil tindak pidana supaya tidak terus dinikmati oleh pihak yang bersalah. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan undang-undang ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.
"Kita tentu berharap undang-undang ini tidak berhenti sebagai produk legislasi. Harus ada implementasi yang sungguh-sungguh. Jangan sampai negara berhasil memenjarakan koruptor, tetapi aset hasil kejahatannya justru tidak berhasil dikembalikan," pungkasnya.
Sumber: RMOL