Poin Penting
  • Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta mendukung penerapan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan saat menerima penghargaan detikcom Awards 2026 di Jakarta
  • Fraksi Golkar MPR menggelar Sarasehan Nasional dan menyerahkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah pada 18-19 November 2026 di Kompleks Parlemen Senayan
  • Ketua FPG MPR Melchias Marcus Mekeng memperkirakan obligasi daerah berpotensi menarik investasi hingga Rp1.000 triliun jika didukung landasan hukum yang komprehensif

WartaPurwakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta, menyatakan dukungannya terhadap penerapan obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan alternatif bagi pembangunan dan investasi publik. Ia menilai instrumen tersebut mampu memperluas sumber pendanaan di tingkat daerah sekaligus mendorong pemerataan ekonomi secara nasional.

Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Oso ini ketika menerima penghargaan detikcom Awards 2026 dalam kategori Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah, yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (19/11/2026).

Oso mengaku tidak menduga dirinya akan memperoleh penghargaan tersebut. Ia sekaligus mengapresiasi perhatian kalangan media terhadap perkembangan daerah di seluruh Indonesia.

"Saya tidak menyangka, hari ini mendapat penghargaan yang begitu luar biasa. Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujarnya.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu menegaskan bahwa kemakmuran Indonesia hanya bisa terwujud apabila seluruh daerah terlebih dahulu mencapai kesejahteraan. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah menurutnya harus terus diperjuangkan tanpa henti.

"Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti. Dan keberpihakan kepada daerah, bukan berarti daerahisme," tegasnya.

Selain itu, Oso berharap media massa dapat terus berperan aktif mendorong kemajuan daerah melalui liputan yang memberikan ruang bagi berbagai potensi maupun persoalan yang ada di tingkat lokal.

Pada kesempatan yang sama, Oso secara khusus menyoroti urgensi penerapan obligasi daerah. Ia menyebut gagasan itu sudah lama ia usulkan dan kembali mendapat pembahasan dalam sarasehan yang diselenggarakan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

"Obligasi daerah ini sangat bagus. Kemarin, saya diundang di MPR oleh Pak Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR), untuk membahas isu yang sudah lama saya usulkan," ungkapnya.

Menurut Oso, kehadiran obligasi daerah akan membuka lebih banyak peluang bagi pemerintah daerah dalam mengakses sumber pembiayaan pembangunan.

"Berikan seluas-luasnya dan kesempatan daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen, supaya dana-dana untuk daerah lebih beragam. Sehingga daerah makmur, Indonesia makmur," tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI menyelenggarakan Sarasehan Nasional sekaligus menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 18-19 November 2026.

Ketua FPG MPR, Melchias Marcus Mekeng, menjelaskan bahwa wacana obligasi daerah sesungguhnya bukan gagasan baru. Pembahasannya bahkan sudah dimulai sejak tahun 2000, ketika dirinya masih berstatus anggota MPR utusan daerah di bawah kepemimpinan Oso.

"Waktu itu, saya masih jadi anggota MPR utusan daerah di bawah pimpinan Pak Oesman Sapta (Oso). Kami sudah menyelenggarakan seminar tentang obligasi daerah ini, tapi tidak berlanjut. Jadi, ini kelanjutan dari seminar itu," kata Mekeng, Rabu (18/11/2026).

Mekeng menambahkan, pemerintah memang telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait pembiayaan daerah. Namun, absennya payung hukum yang menyeluruh dinilai menjadi salah satu penyebab investor belum memiliki kepastian yang cukup untuk menanamkan modal melalui instrumen obligasi daerah. Apabila landasan hukum yang jelas berhasil diwujudkan, ia memperkirakan obligasi daerah berpotensi menyerap investasi hingga Rp1.000 triliun, yang selanjutnya diharapkan menjadi tambahan sumber pembiayaan pembangunan di berbagai daerah.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional