Poin Penting
  • UU Perampasan Aset yang disahkan 19 November 2026 dinilai berpotensi memicu perlawanan dari pihak berkepentingan
  • Pengamat intelijen Amir Hamzah menyoroti pentingnya badan pengelolaan perampasan aset yang transparan dan akuntabel
  • Ancaman terhadap Presiden Prabowo diperkirakan meningkat, terutama dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo

WartaPurwakarta - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis 19 November 2026 dapat memicu gelombang perlawanan dari berbagai pihak yang selama ini berkepentingan atas penguasaan aset dan kekayaan negara. Pandangan tersebut disampaikannya sebagaimana dikutip pada Jumat 20 November 2026.

Menurut Amir, kelompok yang merasa dirugikan oleh regulasi baru ini kemungkinan besar akan menempuh berbagai jalur untuk menghalangi pelaksanaannya.

"Rezim lama kemungkinan akan melakukan perlawanan, termasuk melalui gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan argumentasi konstitusional dan memastikan pelaksanaannya tidak mudah diganggu," kata Amir.

Selain soal potensi perlawanan, Amir juga menekankan urgensi pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset hasil perampasan. Ia menegaskan bahwa dana yang diperoleh dari proses perampasan aset wajib dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh negara.

Amir menjelaskan bahwa pengelolaan aset hasil tindak pidana memerlukan mekanisme yang terang dan terstruktur, mencakup tahapan penyitaan, penyimpanan, pemanfaatan, hingga pengembalian kepada negara maupun pihak yang berhak menerimanya. Ia juga berharap implementasi undang-undang tersebut dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan APBN 2027.

"Uang yang disita harus masuk ke badan pengelolaan perampasan aset. Jangan sampai aset yang sudah berhasil dirampas justru tidak jelas pengelolaannya. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik," kata Amir.

Dalam konteks yang lebih luas, Amir mengingatkan adanya dimensi keamanan politik yang perlu dicermati oleh Presiden Prabowo Subianto pasca pengesahan regulasi tersebut. Ia mengaitkan situasi ini dengan mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi Polri.

Dugaan penyadapan itu, menurut Amir, harus ditanggapi secara serius mengingat persoalannya menyangkut keselamatan kepala negara serta stabilitas jalannya pemerintahan. Ia memperkirakan tekanan terhadap Presiden Prabowo berpotensi kian meningkat setelah undang-undang perampasan aset resmi berlaku, terlebih jika ada pihak yang merasa kepentingannya terancam oleh agenda pemberantasan korupsi.

"Presiden harus mengantisipasi berbagai kemungkinan. Setelah UU Perampasan Aset disahkan, ancaman terhadap Prabowo bisa semakin masif. Jangan sampai agenda pemberantasan korupsi justru dihadapkan dengan berbagai upaya untuk melemahkan Presiden," pungkas Amir.

Sumber: RMOL