Poin Penting
  • Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah yang mewacanakan pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo dengan alasan ancaman tsunami, sementara perairan sekitar Ujung Kulon masuk dalam WUP mineral logam
  • Penetapan WUP mineral logam di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon didasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan 12 Februari 2026
  • Populasi badak Jawa berdasarkan data Kementerian Kehutanan per September 2025 diperkirakan 87 hingga 100 individu dan seluruhnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon

WartaPurwakarta - Anggota DPD RI Hilmy Muhammad menggugat kejelasan arah kebijakan pemerintah terkait Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ia menyoroti kontradiksi antara wacana relokasi sebagian populasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi karena potensi bencana tsunami, dengan kenyataan bahwa perairan di sekitar habitat satwa langka itu justru ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

"Kebijakan ini harus dijelaskan secara terbuka," tegas Hilmy dalam keterangan, Rabu (18/11/2026).

Hilmy menilai pemerintah tidak bisa sekadar menyuarakan penyelamatan badak Jawa tanpa memberikan perlindungan menyeluruh terhadap ekosistem darat maupun laut di kawasan Ujung Kulon.

"Pemerintah menyatakan Ujung Kulon menghadapi ancaman tsunami, sehingga sebagian badaknya perlu dipindahkan. Tetapi, mengapa perairan di sekitar habitatnya justru masuk wilayah usaha pertambangan? Apa sebenarnya arah kebijakan pemerintah terhadap Ujung Kulon?" ujarnya.

Senator asal Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa perairan di sekitar taman nasional tersebut tercantum dalam peta WUP mineral logam berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite II DPD RI yang menangani bidang energi dan sumber daya mineral serta kehutanan dan lingkungan hidup, Hilmy mendesak Kementerian ESDM untuk membuka koordinat WUP dan mencocokkannya dengan peta batas serta zonasi Taman Nasional Ujung Kulon. Ia menekankan bahwa meskipun penetapan WUP belum berarti pemberian izin penambangan, pertimbangan terhadap kawasan konservasi tetap harus dilakukan sejak awal.

"Jangan berlindung di balik penjelasan bahwa WUP belum merupakan izin tambang. Justru sejak penetapan wilayahnya, pemerintah harus memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Jangan menunggu tambang beroperasi dan lingkungan rusak, baru pemerintah sibuk menjelaskan," tegasnya.

Hilmy turut mengingatkan sejumlah regulasi yang mengatur pembatasan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi. PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 113 ayat (5) secara tegas membatasi kegiatan pertambangan terbuka di kawasan konservasi laut. Sementara itu, Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 32 Tahun 2024 melarang segala kegiatan yang dapat mengubah keutuhan kawasan pelestarian alam.

Legislator ini menegaskan bahwa Ujung Kulon merupakan satu kesatuan ekosistem darat dan laut yang menjadi rumah bagi badak Jawa, sehingga upaya penyelamatan satwa tidak boleh berjalan seiring dengan kebijakan yang membuka celah eksploitasi lingkungan.

Selain soal WUP, Hilmy juga mempersoalkan urgensi pemindahan badak Jawa yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki. Merujuk data Kementerian Kehutanan per September 2025, populasi badak Jawa diperkirakan mencapai 87 hingga 100 individu dan semuanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon.

Menurut Hilmy, langkah yang seharusnya didahulukan adalah memaksimalkan perlindungan habitat, memperkuat mitigasi bencana, dan meningkatkan pengamanan kawasan sebelum memutuskan pemindahan satwa endemik tersebut. Ancaman tsunami, kata dia, tidak serta-merta menjadi pembenaran untuk merelokasi badak Jawa dari habitat aslinya.

Ia juga menuntut transparansi pemerintah mengenai keterlibatan investor dan lembaga donor internasional dalam pembiayaan pengembangan habitat kedua. Hilmy mempertanyakan besaran pendanaan, bentuk kerja sama, hingga kemungkinan adanya kepentingan ekonomi yang tersembunyi di balik proyek konservasi tersebut.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional