- Guru Besar IPDN Prof Djohermansyah Djohan mendesak agar wapres pengganti Gibran memahami otonomi daerah dan persoalan pemerintahan daerah
- Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada kemampuan 546 daerah otonom membiayai pelayanan publik
- Wapres baru perlu mendapat mandat strategis mengawal hubungan pusat-daerah serta pelaksanaan desentralisasi
WartaPurwakarta - Proses pengisian posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka dinilai harus dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai titik balik untuk membenahi relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Djohermansyah Djohan, menekankan bahwa figur pengganti tidak cukup sekadar dekat secara politik dengan presiden, melainkan wajib menguasai seluk-beluk otonomi daerah serta problematika pemerintahan daerah.
"Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memahami pemerintahan daerah, mengerti persoalan otonomi daerah, dan memiliki kepedulian terhadap nasib daerah. Jangan sampai pergantian wapres hanya menghasilkan pergantian orang, tetapi persoalan daerah tetap terabaikan," ujar Djohermansyah kepada INDOPOSCO, Rabu (18/11/2026).
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010-2014 itu menjelaskan bahwa penguasaan atas isu pemerintahan daerah seharusnya menjadi salah satu tolok ukur utama dalam memilih wakil presiden baru.
Menurut penilaiannya, belakangan ini relasi pusat dan daerah menghadapi sejumlah masalah krusial. Kecenderungan sentralisasi kewenangan terus menguat, ruang fiskal daerah menyempit, dan keleluasaan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan kian terbatas.
Djohermansyah menyoroti kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu cerminan nyata dari kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu tidak bisa dipandang semata sebagai langkah efisiensi anggaran karena konsekuensinya langsung menghantam daerah dan warganya.
"Ketika transfer ke daerah dipangkas, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ikut terpengaruh," katanya.
Akademisi tersebut mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 546 daerah otonom dengan karakteristik, kapasitas fiskal, dan kebutuhan pembangunan yang beragam. Mayoritas daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mencukupi kebutuhan. Ketimpangan pun muncul ketika beban pelayanan publik tetap dipikul pemerintah daerah, sementara ruang fiskal dan kewenangannya justru makin menyusut.
Atas dasar itulah, Djohermansyah memandang perlu sosok wakil presiden yang sanggup menjadi penghubung antara kepentingan pusat dan daerah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia merujuk Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dalam menjalankan kewajibannya. Meski berkedudukan sebagai pembantu presiden, wakil presiden dapat menerima mandat politik dan penugasan strategis untuk menangani persoalan spesifik. Salah satu mandat yang perlu disematkan kepada wapres baru, menurutnya, adalah mengawal pelaksanaan desentralisasi serta menjaga keseimbangan hubungan pusat dan daerah.
"Wapres jangan hanya menjadi pelengkap kelembagaan atau ban serep yang menunggu ketika presiden berhalangan. Ia harus menjadi kekuatan strategis yang membantu presiden menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk persoalan hubungan pusat dan daerah," ujarnya.
Djohermansyah menambahkan, wakil presiden yang mendalami otonomi daerah akan mampu mengenali persoalan yang dihadapi para kepala daerah, menyalurkan aspirasi daerah kepada presiden, serta menemukan jalan keluar apabila kebijakan pusat tidak selaras dengan kebutuhan daerah. Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, posisi wakil presiden sesungguhnya sangat strategis dalam urusan otonomi daerah.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional