Poin Penting
  • Inspektorat Daerah Purwakarta menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Kamis 19 November 2026 dengan tema "Berantas Korupsi Untuk Negeri"
  • Kegiatan dirangkai dengan koordinasi penyelesaian aset bermasalah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta
  • Inspektur Muhamat Fahrorozi menegaskan penertiban aset yang dikuasai pihak lain harus dilakukan secara persuasif, namun jalur hukum melalui Kejaksaan Negeri siap ditempuh jika tidak ada titik temu

WartaPurwakarta - Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menggelar kegiatan khusus di Aula Inspektorat pada Kamis (19/11/2026). Acara tersebut sekaligus diisi dengan agenda koordinasi serta pembahasan terkait penyelesaian aset milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang masih menyimpan sejumlah persoalan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Sri Jaya Midan turut menghadiri kegiatan itu bersama sejumlah perangkat daerah. Dua narasumber yang tampil dalam forum tersebut adalah Plh Kajari Purwakarta Effendi dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Muhamat Fahrorozi.

Hakordia, yang diperingati setiap 9 Desember, dinilai sebagai momen strategis untuk mengingatkan seluruh elemen bahwa korupsi merupakan ancaman bersama yang menghambat laju pembangunan, merugikan masyarakat luas, serta menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan mengangkat tema "Berantas Korupsi Untuk Negeri", Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mendorong seluruh pihak agar memperkokoh komitmen dan integritas secara konkret. Pemberantasan korupsi, menurut Fahrorozi, tidak cukup bertumpu pada penindakan semata, melainkan harus tumbuh dari kesadaran, keteladanan, serta budaya kejujuran yang berawal dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, hingga ranah pelayanan publik.

"Melalui peringatan Hakordia ini, mari kita jadikan sebagai titik tolak untuk terus menjaga integritas dan bekerja bersih demi kemajuan negeri," kata Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Muhamat Fahrorozi, dalam keterangan resminya.

Fahrorozi menekankan bahwa upaya memberantas korupsi tidak akan membuahkan hasil apabila hanya berhenti sebagai slogan dalam ruang seremonial. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian semua pihak untuk menolak setiap bentuk penyimpangan dan secara konsisten menjaga amanah jabatan dalam keseharian.

Dalam kesempatan yang sama, Fahrorozi juga menyoroti pentingnya tata kelola aset daerah. Ia menegaskan bahwa aset daerah pada hakikatnya merupakan kekayaan milik masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah guna menopang penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Pengelolaan aset yang tertib tidak hanya menentukan kualitas opini laporan keuangan dari BPK, akan tetapi dapat menjadi benteng utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi di daerah," ujarnya.

Fahrorozi mengakui bahwa tantangan dalam pengelolaan aset daerah masih cukup besar, terutama menyangkut aset bermasalah. Oleh sebab itu, ia menuntut komitmen seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya agar tidak lagi membiarkan aset pemerintah daerah dalam kondisi bermasalah tanpa penanganan.

Guna menuntaskan persoalan tersebut, beberapa langkah konkret perlu ditempuh secara kolektif. Di antaranya melakukan inventarisasi dan verifikasi secara menyeluruh, mempercepat sertifikasi serta pengamanan hukum, menertibkan aset yang dikuasai pihak lain, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada.

"Terkait penertiban aset yang dikuasai pihak lain, lakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun jika tidak ditemukan titik temu, maka pemerintah daerah harus berani menempuh jalur hukum melalui pendampingan Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara maupun aparat penegak hukum lainnya," tegas Fahrorozi.

Fahrorozi menutup sambutannya dengan menyatakan bahwa penyelamatan aset daerah merupakan tanggung jawab kolektif. Ia meminta setiap perangkat daerah untuk bergerak cepat, terukur, dan bersinergi dalam mengamankan kekayaan daerah demi kepentingan generasi mendatang.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat