Poin Penting
  • Sebanyak 253 KDKMP di Kabupaten Subang telah memiliki badan hukum sejak Juni 2025
  • Hanya 30 KDKMP yang sudah beroperasi dengan modal simpanan anggota
  • Sebanyak 101 KDKMP belum membangun gerai karena ketiadaan lahan

WartaPurwakarta - Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Subang, Deden A, memastikan seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayahnya telah mengantongi status badan hukum per Juni 2025. Jumlah entitas koperasi yang telah terlegalisasi tersebut mencapai 253 unit.

"Untuk pembentukan KDKMP secara badan hukum sudah terbentuk secara keseluruhan sebanyak 253 KDKMP sejak bulan Juni 2025," ujarnya kepada Pasundan Ekspres.

Meski begitu, keberadaan badan hukum tersebut belum diiringi dengan kegiatan operasional yang berjalan penuh. Dari ratusan koperasi yang tercatat, baru 30 unit yang sudah aktif menjalankan roda usaha. Pendanaan operasional koperasi-koperasi tersebut sepenuhnya bersumber dari kas sendiri, yakni hasil pengumpulan simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota.

Terkait pembangunan fasilitas fisik atau gerai, data yang diolah melalui SIMKOPDES menunjukkan 137 KDKMP atau setara 54 persen telah menuntaskan pembangunan secara tuntas. Proses pengerjaan gerai masih berlangsung pada 15 KDKMP lainnya. Sementara itu, sebanyak 101 KDKMP tercatat belum dapat memulai pembangunan fasilitas fisik.

"Data tersebut bersumber dari SIMKOPDES dan merupakan data yang telah diolah. Sedangkan yang belum memulai pembangunan sebanyak 101 KDKMP karena tidak tersedianya lahan," jelasnya.

Gerai-gerai yang telah selesai dibangun melalui program KDKMP itu pun belum langsung difungsikan untuk transaksi komersial. Pasalnya, sarana prasarana tersebut masih menunggu tahap verifikasi serta validasi lebih lanjut sebelum boleh dioperasikan.

Bagi 30 KDKMP yang telah lebih dulu beroperasi, model bisnis yang paling banyak dijalankan adalah perdagangan kebutuhan pokok masyarakat atau sembako melalui konsep warung koperasi. Deden menyampaikan bahwa arah pengembangan usaha ke depannya akan disesuaikan dengan potensi unggulan dari masing-masing desa.

"Dari 30 KDKMP yang sudah melaksanakan kegiatan usaha, kebanyakan adalah usaha perdagangan sembako atau warung. Untuk ke depannya, usaha yang bisa dikembangkan dapat disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, seperti pertanian dan perikanan," tuturnya.

Perkembangan koperasi desa ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambat. Dari aspek permodalan, keterbatasan dana mandiri dari simpanan anggota membuat koperasi masih sangat bergantung pada pencairan modal dari pemerintah. Isu lainnya mencakup minimnya kapasitas manajerial serta literasi keuangan para pengurus koperasi, ditambah sulitnya akses pasar dan ketatnya persaingan dengan ritel modern.

"Dari sisi permodalan, kendalanya adalah keterbatasan modal sendiri berupa simpanan anggota, kemudian masih ketergantungan dari realisasi modal pemerintah. Dari sisi pengelolaan SDM, kendalanya adalah rendahnya kapasitas manajerial dan literasi keuangan," katanya.

Hambatan legalitas tidak lagi menjadi persoalan dalam pembentukan KDKMP di Subang. Arah ke depan, DKUPP Kabupaten Subang menargetkan seluruh koperasi desa dapat beroperasi secara komersial dan berkelanjutan. Pemenuhan target tersebut akan diupayakan melalui intensifikasi pendampingan serta pembinaan kepada pengelola koperasi.

"Target utamanya tentu semua KDKMP di Kabupaten Subang berjalan secara operasional usaha dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat