- 54 sekolah sudah PHO
- 116 sekolah dalam program 2026
- PHO merupakan serah terima sementara sebelum FHO
WartaPurwakarta - Rangkaian perbaikan fasilitas pendidikan di Kabupaten Subang terus berjalan, dengan 116 institusi – terdiri atas 88 Sekolah Dasar (SD) dan 28 Sekolah Menengah Pertama (SMP) – berada dalam berbagai fase pengerjaan. Hingga akhir 2026, sebanyak 42 SD dan 12 SMP telah memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO), yang menandakan selesainya pekerjaan fisik dan dimulainya pemeriksaan sementara. Sisanya, yakni 46 SD serta 16 SMP, masih dalam proses renovasi.
PHO, sebagaimana dijelaskan oleh Bina Marga, merupakan “Provisional Hand Over dilakukan setelah pekerjaan selesai dan hasilnya diperiksa berdasarkan ketentuan dalam kontrak.” Tahap ini berfungsi sebagai penilaian akhir terhadap kesesuaian hasil dengan spesifikasi kontrak sebelum proyek dapat dilanjutkan ke fase pemeliharaan dan akhirnya Final Hand Over (FHO).
Selama PHO, tim pengawas menilai apakah semua elemen pembangunan, mulai dari struktur bangunan hingga instalasi listrik, telah memenuhi standar yang ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan, kontraktor diwajibkan melakukan perbaikan sesuai dengan klausul kontrak. Setelah semua temuan diperbaiki, proyek beralih ke masa pemeliharaan, yang tetap berada di bawah pengawasan pemerintah hingga serah terima akhir dilakukan.
Dengan 54 sekolah yang telah melewati PHO, angka ini mencerminkan bahwa lebih dari setengah institusi yang terdaftar dalam program rehabilitasi telah menyelesaikan tahap fisik dan kini berada dalam proses penjaminan mutu. Sementara 62 sekolah lainnya masih berada dalam tahap konstruksi atau perbaikan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Proyek rehabilitasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi regional. Kegiatan pembangunan menstimulasi permintaan material, jasa kontruksi, serta tenaga kerja lokal. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang, dilengkapi dengan alokasi dari pemerintah pusat.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat