- Bupati Karawang melantik 31 pejabat di Aula Husni Hamid pada Jumat (23/10)
- Pejabat diminta tidak bekerja sektoral dan saling melempar tanggung jawab
- Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ruang terbuka hijau menjadi sektor yang mendapat perhatian
WartaPurwakarta - Bupati Karawang Aep Syaepuloh meminta 31 pejabat yang baru dilantik memperkuat kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengingatkan agar pelaksanaan program pemerintah tidak dijalankan secara terpisah-pisah maupun diikuti praktik saling melempar tanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan Aep ketika melantik pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala puskesmas, dan kepala sekolah di Aula Husni Hamid, Jumat (23/10).
Menurut Aep, arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harapan saya, semuanya harus betul-betul bisa mengimplementasikan arah kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Kita ini tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama-sama,” katanya, Jumat (23/10).
Ia menekankan, penyelesaian persoalan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan langsung. Seluruh jajaran pemerintah daerah dinilai perlu terlibat melalui koordinasi dan pemantauan di lapangan.
Aep mencontohkan camat yang tetap harus memantau pekerjaan infrastruktur di wilayahnya meskipun pelaksanaannya berada pada perangkat daerah lain. Hal serupa berlaku ketika muncul masalah di sekolah, sehingga pejabat terkait diminta ikut mencari jalan keluar.
“Jangan sampai ada pekerjaan di Cilamaya, misalnya, kemudian dianggap hanya urusan PUPR. Camat harus hadir, minimal mengecek. Begitu juga kalau ada persoalan di sekolah, jangan mengatakan itu bukan pekerjaan kami,” tegasnya.
Ia menilai, pola kerja yang hanya berfokus pada urusan masing-masing dinas dapat memperlambat penanganan masalah masyarakat. Oleh sebab itu, koordinasi antarsektor serta pengawasan sampai tingkat bawah perlu berjalan lebih kuat.
“Saya bekerja bukan untuk mereka, tetapi untuk masyarakat. Prinsipnya, apa yang menjadi harapan masyarakat harus kita upayakan untuk diwujudkan,” tegasnya.
Selain koordinasi birokrasi, Aep meminta pejabat baru memberi perhatian pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Khusus sektor pendidikan, kepala sekolah diminta menjaga mutu pembelajaran dan memastikan kebijakan penggratisan lembar kerja siswa (LKS) serta modul pembelajaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sekarang dunia pendidikan sudah saya ubah. LKS dan modul sudah saya gratiskan. Tinggal bagaimana kualitasnya harus bagus dan memberikan yang terbaik buat masyarakat,” ungkapnya.
Aep berharap pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tanggung jawab masing-masing dan mempercepat program prioritas daerah. Ia menyatakan, kinerja birokrasi tidak hanya dilihat dari penyelesaian administrasi, tetapi juga dari dampak program bagi masyarakat.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama