Poin Penting
  • Iqbal Maulana menuntut pengawasan izin industri dimulai sejak perencanaan
  • PT CMM di Cimayasari menjadi contoh kontroversi izin dan penghentian sementara
  • Mahasiswa UMB, Rosi Ainin, menilai isu perizinan sebagai bahan evaluasi tata kelola investasi

WartaPurwakarta - Aktivis Iqbal Maulana mengkritik prosedur pengawasan perizinan industri di Kabupaten Subang setelah PT CMM melanjutkan pembangunan di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, meskipun belum memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Ia menekankan bahwa verifikasi izin harus dilakukan sejak tahap perencanaan, mencakup kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, serta standar teknis bangunan yang menjadi wewenang masing‑masing instansi.

Menurut Iqbal, kelengkapan dokumen izin menjadi prasyarat agar kegiatan usaha dapat beroperasi secara legal. “Bagaimana sebuah kegiatan usaha bisa sampai pada tahap pembangunan atau operasional ketika persyaratan yang diwajibkan belum seluruhnya terpenuhi? Jika memang ditemukan pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan dan mengapa pencegahan tidak dilakukan sejak awal?” ujarnya pada Selasa (20/10/2026).

Ia menuntut pemerintah daerah untuk menjelaskan mekanisme pengawasan yang diterapkan, termasuk prosedur pemeriksaan kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, serta persyaratan teknis bangunan. Iqbal menambahkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika masalah menjadi sorotan publik. “Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan ramai diperbincangkan masyarakat atau menjadi viral di media sosial. Pengawasan seharusnya dilakukan sejak tahap perencanaan dan pembangunan, bukan semata‑mata setelah kegiatan usaha berjalan dan muncul keluhan warga,” tegasnya.

Dalam konteks investasi, Iqbal menegaskan bahwa manfaat ekonomi tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. “Investasi memang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi, tetapi manfaat tersebut harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat,” kata ia.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Rosi Ainin, menilai masalah perizinan PT CMM dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Subang dalam memperkuat tata kelola investasi. Menurut Rosi, keberhasilan pembangunan industri tidak hanya diukur dari jumlah perusahaan yang beroperasi atau lapangan kerja yang tercipta, melainkan juga dari tingkat kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan lingkungan, dan transparansi informasi kepada publik.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat