- Audiensi antara AMP dan Wakil Ketua DPR RI membahas status PPPK paruh waktu
- Target konversi penuh waktu ditetapkan 1 Januari 2027
- Pemerintah akan keluarkan regulasi dan surat edaran untuk melindungi kontrak PPPK
WartaPurwakarta - Aliansi Merah Putih (AMP) mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta sejumlah anggota dewan pada Senin 6 Oktober 2023 untuk meninjau penataan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja paruh waktu. Dalam sidang tersebut, Casmita Widodo, ketua DPD AMP Karawang, ditemani Wakil Ketua AMP Wildan Amrullah dan sekretaris Choerul Anwar, menyoroti sejumlah isu termasuk penentuan instansi pembina, prosedur pengangkatan, mekanisme gaji, serta rencana mengubah status kerja paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurut Casmita, tenaga kesehatan akan berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan, sementara Satpol PP, pemadam kebakaran, dan Linmas akan dibawahi Kementerian Dalam Negeri. “Untuk Satpol PP, Damkar dan Linmas berada di bawah pembinaan Kemendagri. Tidak perlu mengubah undang-undang, cukup melalui regulasi seperti Perpres atau Permendagri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa PPPK—baik yang bekerja paruh maupun penuh waktu—yang sudah memiliki instansi pembina akan mengikuti tahapan seleksi serupa dengan calon PNS, menyesuaikan dengan kualifikasi masing‑masing, mirip dengan prosedur bagi tenaga guru. “Audiensi Aliansi Merah Putih ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan jajaran dewan lainnya membahas penyelesaian status tenaga PPPK serta penataan instansi pembina,” katanya, Rabu 7 Oktober.
Transisi penuh waktu dijadwalkan selesai pada 1 Januari 2027. Untuk menjamin kelangsungan kontrak, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan surat edaran yang melarang pemerintah daerah memutus perjanjian PPPK sampai skema baru berjalan. “Targetnya pemutusan atau penyesuaian kontrak PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tuntas per 1 Januari 2027. Kemudian Mendagri akan mengeluarkan SE agar Pemda tidak memutus kontrak pegawai PPPK sampai skema baru berjalan,” jelasnya.
Pembahasan juga mencakup pengamanan dana gaji agar tidak dialihkan ke keperluan lain. Salah satu usulan adalah mengamankan alokasi anggaran gaji dari pusat ke daerah melalui transfer langsung ke rekening pegawai. “Ketersediaan anggaran gaji juga dipastikan melalui cadangan fiskal atau BA BUN Kementerian Keuangan,” katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Casmita menekankan perlunya peraturan tertulis, baik berupa Perpres maupun Permen, sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pendataan serta penataan PPPK. Sebagai langkah lanjutan, dibentuk tim kerja yang melibatkan Kementerian PAN‑RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan proses pendataan dan menyusun regulasi yang akan diajukan kepada Presiden dan DPR.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama