- Video dugaan pencambukan dan tindakan main hakim sendiri di Kantor KPPG Bogor menjadi sorotan
- Syaiful Afriady meminta BGN memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan kelalaian pengelola kantor
- BGN didesak mengumumkan hasil pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan
WartaPurwakarta - Video yang memperlihatkan dugaan pencambukan dan tindakan main hakim sendiri di Kantor KPPG Bogor pada Rabu, 14 Oktober 2026, mendapat perhatian publik. Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Kota Bogor sekaligus DPN Perhimpunan Nasional Aktivis 98, Syaiful Afriady, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyelidiki perkara tersebut secara menyeluruh.
Rekaman itu beredar luas di media sosial setelah diunggah Bogordaily.net. Insiden tersebut diduga melibatkan Kepala SPPG asal Purwakarta. Peristiwa itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai rangkaian kejadian, perbedaan informasi yang beredar, serta tanggung jawab KPPG Bogor sebagai pengelola kantor tempat keributan berlangsung.
Syaiful mengatakan, pemeriksaan terbuka diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi. Ia menilai BGN perlu menelusuri bukan hanya pihak yang diduga melakukan pemukulan, melainkan juga peran pengelola kantor dalam insiden itu.
“Saya melihat kejadian ini sangat janggal karena informasi yang beredar masih simpang siur, baik dari pihak KPPG itu sendiri maupun dari sejumlah sumber lainnya. Tidak masuk akal jika ada tamu yang datang ke kantor, kemudian terjadi keributan seperti itu, sementara pihak tuan rumah terkesan hanya diam,” ujar Syaiful saat diwawancarai, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia mempertanyakan terjadinya keributan di kantor resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Menurut Syaiful, KPPG Bogor semestinya dapat mencegah dan menghentikan kejadian tersebut sebelum berkembang menjadi dugaan kekerasan.
Sorotan juga diarahkan pada bagian rekaman yang menampilkan dugaan pemukulan dan seseorang yang menutup pintu. Syaiful meminta BGN memeriksa kemungkinan adanya kelalaian atau pembiaran oleh pihak yang berada di lokasi.
“Kalau BGN mengambil tindakan terhadap pihak dari Purwakarta yang diduga melakukan pemukulan, KPPG Bogor juga harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai hanya satu pihak yang diperiksa, sementara tanggung jawab pihak lainnya tidak diusut,” tegasnya.
Syaiful menyebut kasus itu perlu mendapat perhatian karena KPPG dan SPPG berkaitan dengan program pemerintah yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menilai setiap persoalan dalam pelaksanaan program tersebut harus disampaikan secara terbuka supaya kepercayaan publik tidak menurun.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia juga mengaitkan kasus ini dengan sejumlah persoalan yang sebelumnya muncul dalam pelaksanaan program SPPG, termasuk dugaan keracunan makanan. Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui proses penanganan serta pihak yang bertanggung jawab.
Karena itu, Syaiful meminta BGN mempublikasikan hasil pemeriksaan secara jelas dan konkret. Informasi tersebut, kata dia, perlu mencakup kronologi kejadian di KPPG Bogor serta evaluasi terhadap pihak-pihak yang terkait.
Ia turut mendesak BGN menjatuhkan sanksi apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran atau kelalaian. Sanksi diminta disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing pihak, termasuk pencopotan dari jabatan jika terdapat dasar yang kuat.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat