Poin Penting
  • Andhika Surya Gumilar soroti perlunya kesejahteraan warga sekitar kawasan industri
  • Pemerintah dan dunia usaha diminta selaraskan pelatihan kerja dengan kebutuhan industri
  • Jalan Badami‑Loji di Karawang rusak akibat truk industri, memicu aksi warga 15 September 2026

WartaPurwakarta - Andhika Surya Gumilar, anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Gerindra, menegaskan pada Senin 21 September 2026 bahwa percepatan pembangunan kawasan industri di provinsi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup penduduk yang tinggal di sekitarnya serta perbaikan infrastruktur yang terdampak.

Menurutnya, nilai investasi dan jumlah perusahaan yang beroperasi tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan sektor industri. “Pertumbuhan industri harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar. Jangan sampai industrinya maju, investasinya besar, tetapi masyarakat lokal justru hanya menjadi penonton,” ujarnya.

Andhika menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. “Yang kita dorong bukan hanya bagaimana investasi masuk, tetapi bagaimana masyarakat kita disiapkan agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang tersedia. Pelatihan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan peningkatan jumlah kawasan industri yang muncul di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang. Ia menambahkan bahwa pertumbuhan tersebut harus diiringi dengan kesiapan jalan raya dan fasilitas publik.

Kerusakan pada ruas Jalan Badami–Loji di Kabupaten Karawang menjadi contoh konkret dampak negatif aktivitas kendaraan berat industri. Jalan tersebut mengalami penurunan mutu akibat frekuensi lewati truk operasional, memicu demonstrasi warga pada 15 September 2026. “Industri tentu kita dukung karena memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Tetapi jangan sampai beban dari aktivitas industri justru sepenuhnya ditanggung pemerintah dan masyarakat,” tegas Andhika.

Ia menilai perbaikan jalan saja tidak memadai bila pola lalu lintas kendaraan industri tidak diubah. “Kalau jalan umum digunakan terus-menerus oleh kendaraan dengan beban yang besar, tentu daya tahan infrastrukturnya harus diperhitungkan. Jangan sampai jalan diperbaiki hari ini, kemudian rusak kembali karena pola lalu lintas kendaraan industrinya tidak berubah,” ujarnya.

Sebagai solusi, Andhika mengusulkan agar pemerintah daerah dan provinsi melakukan pemetaan menyeluruh terhadap rute-rute utama yang dilalui kendaraan industri. Penetapan jalur harus memperhitungkan kapasitas, kelas jalan, beban kendaraan, serta kedekatan dengan permukiman.

Ia juga menyerukan adanya pembagian tanggung jawab yang tegas antara otoritas publik dan perusahaan. “Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur publik, tetapi perusahaan juga perlu memastikan aktivitas bisnisnya tidak memberikan beban yang tidak proporsional terhadap fasilitas umum,” tutupnya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat