- Sebanyak 11 legislator perempuan tercatat menduduki kursi DPRD Kabupaten Subang lintas partai politik
- Anggota Fraksi Gerindra Janet menilai program pemberdayaan perempuan di Subang belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan ketiadaan fokus
- Pelatihan pemberdayaan diusulkan tidak seragam melainkan berbasis kebutuhan serta dimulai dari proyek percontohan desa
WartaPurwakarta - Sebanyak 11 legislator perempuan saat ini menduduki kursi parlemen di DPRD Kabupaten Subang. Kehadiran perwakilan kaum hawa lintas partai politik tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pelengkap kuota, melainkan mampu melahirkan kebijakan serta program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sorotan tersebut dikemukakan oleh anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Gerindra, Janet, dalam program Bincang-bincang Pasundan bersama Yusuf Suparman. Janet menilai upaya penguatan peran perempuan di wilayah Subang sejauh ini belum menyentuh level optimal lantaran terhambat alokasi anggaran dan belum terarahnya sasaran program.
“Untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Subang memang saya rasa belum optimal,” ujar Janet.
Ia mengamati bahwa pembinaan terhadap kaum perempuan selama ini masih dominan mengandalkan inisiatif perseorangan anggota dewan, termasuk pemanfaatan agenda reses. Kegiatan yang dijalankan cukup variatif, mulai dari penyuluhan, pendampingan pelaku UMKM, hingga kursus keterampilan praktis seperti tata boga. Kendati demikian, program-program tersebut dinilai perlu dirancang berkesinambungan agar tidak berhenti sebagai agenda temporer.
Janet mendorong pemerintah daerah merumuskan skema pemberdayaan yang memiliki indikator keberhasilan serta target capaian yang gamblang. Menurutnya, implementasi kebijakan tidak perlu langsung berskala besar, melainkan cukup diawali lewat pembentukan wilayah percontohan di tingkat desa atau kelurahan.
“Tidak harus besar juga. Kita mini saja dulu di salah satu desa atau di salah satu kelurahan, mungkin bisa jadi contoh bagaimana pemberdayaan perempuan itu memang berkembang,” katanya.
Selain faktor keberlanjutan, materi pelatihan juga dinilai tidak boleh dipukul rata. Janet berpandangan bahwa kebutuhan tiap kelompok perempuan sangat beragam, tergantung latar belakang mereka sebagai ibu rumah tangga, pekerja formal, pelajar, maupun pelaku usaha.
Kelompok ibu rumah tangga di pedesaan dinilai lebih membutuhkan keterampilan aplikatif bernilai ekonomi seperti menjahit atau mengolah masakan. Di sisi lain, lulusan tingkat SMA dan SMK dinilai membutuhkan pelatihan wirausaha dan penguasaan keahlian kerja sebagai modal bersaing setelah lulus sekolah.
“Perempuan itu saya yakin bisa semuanya sebenarnya. Bisa rumah tangga dan bekerja. Tidak harus memilih,” ujarnya.
Janet memandang perempuan dapat menjalankan peran ganda secara beriringan asalkan memiliki keberanian, disiplin manajemen waktu, dan ketepatan dalam menyusun skala prioritas.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di tengah pesatnya ekspansi investasi serta industrialisasi di Kabupaten Subang, perempuan setempat diminta mengambil bagian secara aktif. Janet menegaskan pentingnya pembuktian kapasitas kerja dan kepemilikan integritas di atas sekadar keterisian kuota administratif.
“Jangan hanya karena ingin mengisi kuota perempuan. Tapi kita masuk dengan integritas kita sendiri-sendiri. Kita buktikan bisa,” tegasnya.
Perempuan di Kabupaten Subang dinilai kian berani menunjukkan eksistensi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dunia usaha, hingga politik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dinilai sebagai faktor krusial untuk mengimbangi tingginya representasi perempuan di ranah publik maupun lembaga legislatif.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat