Poin Penting
  • Pemkab Cirebon menyiapkan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk merapikan bentangan kabel yang mengganggu dan membahayakan
  • Terdapat sekitar 615 menara BTS serta ribuan tiang dan kabel optik yang tersebar di wilayah Cirebon
  • Regulasi baru diarahkan pada skema pemanfaatan tiang bersama hingga kajian bertahap sistem kabel bawah tanah

WartaPurwakarta - Penataan sarana telekomunikasi kini tengah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melalui perumusan payung hukum baru demi membereskan bentangan kabel internet liar yang merusak estetika ruang serta mengancam keselamatan para pengendara.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala menyampaikan, kepastian hukum tersebut digodok melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Saat ini draf ketentuan tersebut sedang memasuki tahapan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait.

“Kebutuhan masyarakat akan akses internet berkecepatan tinggi telah mendorong ekspansi jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok desa,” katanya, Kamis.

Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, wilayah Kabupaten Cirebon kini memiliki kisaran 615 menara base transceiver station (BTS), di samping ribuan tiang pancang dan juntaian serat optik yang melintasi banyak ruas jalan. Pesatnya pembangunan jaringan itu memicu persoalan penataan ruang yang serius lantaran kabel saling bertumpuk, menggantung rendah ke badan jalan, serta penempatan tiang yang kerap mengabaikan standardisasi teknis.

Situasi semrawut tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah daerah di beberapa titik keramaian, seperti kawasan Kedawung, sentra perkantoran Sumber, dan sejumlah koridor jalan berintensitas aktivitas tinggi.

Pemerintah daerah sendiri sebelumnya telah mengawali langkah pembersihan di lapangan. “Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan aksi seperti gerakan penertiban kabel udara di sepanjang koridor Kiaracondong sepanjang 1,8 kilometer dan Pusat Pemerintahan Sumber 5,7 kilometer,” ujarnya.

Langkah penertiban itu, kata Hendra, membutuhkan landasan yuridis yang komprehensif untuk mengatur standar teknis instalasi, alur perizinan, hingga mekanisme sanksi pemotongan bagi kabel yang melanggar aturan maupun yang sudah tidak lagi difungsikan.

Melalui Raperda anyar tersebut, Pemkab Cirebon mendorong skema penggunaan bersama infrastruktur telekomunikasi. Pola ini mewajibkan para penyedia layanan untuk saling berbagi fasilitas agar keberadaan tiang baru tidak terus menjamur di area publik.

Pemerintah daerah juga tengah mengkaji peluang pemindahan kabel ke bawah tanah secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi geografis kawasan, kesiapan sarana, serta ketersediaan anggaran daerah. Selain itu, regulasi ini bakal memayungi pemanfaatan ruang milik jalan maupun aset kepemilikan daerah oleh kalangan operator, termasuk membuka peluang retribusi kas daerah sesuai ketentuan hukum.

Hendra menegaskan, penyusunan rancangan aturan ini membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. “Pelibatan publik secara bermakna atau meaningful public participation sangat penting agar produk daerah yang dilahirkan berkualitas, aplikatif, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan,” ucap dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat