- Realisasi PBB-P2 Kabupaten Ciamis per 18 September 2026 telah mencapai Rp20,7 miliar atau 80 persen dari target Rp25,8 miliar
- Jatuh tempo pembayaran dan pelayanan PBB-P2 ditetapkan pada 30 September 2026, dengan penerbitan surat tagihan dimulai Oktober
- Pembayaran dapat dilakukan secara digital melalui QRIS, e-commerce, dan dompet digital
WartaPurwakarta - Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Ciamis mencatatkan tren yang menggembirakan menjelang batas waktu pembayaran. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis per Jumat (18/9/2026) menunjukkan, realisasi penerimaan telah menyentuh angka Rp20,7 miliar, setara dengan sekitar 80 persen dari total target tahunan sebesar Rp25,8 miliar.
Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp5,1 miliar yang perlu dipenuhi agar target PBB-P2 tahun ini tercapai. Meski begitu, Bapenda Ciamis menyatakan tetap optimistis kekurangan tersebut dapat tertutupi, mengingat waktu yang tersisa hingga penghujung tahun masih lebih dari tiga bulan.
Kepala Bapenda Ciamis, Filriansyah, menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengintensifkan pendekatan langsung ke sejumlah desa sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan warga.
Filriansyah menegaskan, batas akhir pembayaran sekaligus pelayanan PBB-P2 tahun ini jatuh pada 30 September 2026. Setelah tanggal tersebut, seluruh fokus layanan akan beralih pada proses transaksi pembayaran dan penagihan.
"Jatuh tempo pembayaran dan pelayanan PBB-P2 tanggal 30 September pembayaran PBB. Di bulan Oktober nanti fokus terhadap pembayaran serta penerbitan Surat Tagihan," ungkapnya, Jumat (18/9/2026).
Memasuki Oktober, Bapenda Ciamis berencana segera menginventarisasi dan menerbitkan surat tagihan bagi wajib pajak yang hingga batas waktu belum menyelesaikan kewajibannya. Untuk menghindari sanksi administratif akibat keterlambatan, masyarakat diimbau melunasi PBB-P2 sebelum 30 September 2026.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Filriansyah turut menginformasikan kemudahan yang tersedia bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.
"Masyarakat kini tidak perlu repot ke kantor. Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara praktis melalui sistem digitalisasi qris. Bisa lewat berbagai platform e-commerce dan dompet digital (e-wallet) yang telah bekerja sama," pungkasnya.
Sumber: Harapan Rakyat