Poin Penting
  • Dari 253 KDKMP berbadan hukum di Kabupaten Subang, baru 30 yang aktif menjalankan kegiatan usaha
  • Keterbatasan modal dan rendahnya kapasitas manajerial pengelola menjadi hambatan utama pengembangan koperasi
  • Sebanyak 101 KDKMP belum memulai pembangunan gerai karena terkendala ketersediaan lahan

WartaPurwakarta - Seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Subang, yang berjumlah 253 unit, telah mengantongi status badan hukum sejak Juni 2025. Meski begitu, legalitas itu baru merupakan langkah permulaan. Dari jumlah tersebut, hanya 30 koperasi yang tercatat sudah aktif menjalankan kegiatan usaha.

Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Subang, Deden A, mengungkapkan bahwa proses legalisasi memang telah rampung secara menyeluruh. Akan tetapi, aktivitas usaha di tingkat lapangan belum berjalan merata. Koperasi yang sudah beroperasi umumnya bergerak di bidang perdagangan kebutuhan pokok lewat warung koperasi.

"Dari 30 KDKMP yang sudah melaksanakan kegiatan usaha, kebanyakan adalah usaha perdagangan sembako atau warung," ujar Deden kepada Pasundan Ekspres.

Deden menjelaskan bahwa jenis usaha setiap KDKMP tidak perlu diseragamkan. Pengembangan unit usaha semestinya menyesuaikan dengan potensi serta karakteristik perekonomian tiap desa. Selain sektor perdagangan, bidang pertanian dan perikanan dinilai memiliki peluang besar untuk digarap melalui wadah koperasi. Dengan cara itu, KDKMP diharapkan mampu menjembatani potensi ekonomi lokal dengan akses pasar yang lebih luas, bukan sekadar menjadi tempat transaksi harian.

Kendati demikian, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi. Dari sisi permodalan, sebagian besar koperasi yang sudah berjalan masih bertumpu pada dana internal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Keterbatasan modal ini menyulitkan koperasi untuk memperbesar skala usahanya. Di saat bersamaan, ketergantungan terhadap realisasi bantuan modal dari pemerintah juga masih tinggi.

Persoalan sumber daya manusia turut menjadi penghambat. Menurut Deden, lemahnya kemampuan manajerial serta rendahnya literasi keuangan para pengelola masih menjadi kendala serius. Pengelola koperasi dituntut tidak hanya cakap dalam urusan administrasi, melainkan juga harus menguasai tata kelola keuangan, strategi pengembangan usaha, pemasaran, hingga pembangunan kemitraan.

Tantangan pemasaran juga tidak kalah berat. Koperasi desa harus berkompetisi dengan pasar modern di tengah akses pasar yang masih sempit. Oleh karena itu, keberhasilan KDKMP ke depan sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam membaca kebutuhan masyarakat, mengelola usaha secara profesional, dan membangun jaringan distribusi yang kuat.

Dari aspek infrastruktur, pembangunan gerai juga belum merata. Berdasarkan data SIMKOPDES yang diolah DKUPP, sebanyak 137 KDKMP atau sekitar 54 persen telah menuntaskan pembangunan gerai secara penuh. Sementara itu, 15 unit masih dalam tahap pengerjaan dan 101 KDKMP lainnya belum memulai pembangunan sama sekali karena terkendala ketersediaan lahan.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat