Poin Penting
  • Kanwil DJBC Jawa Barat menindak 88,2 juta batang rokok ilegal senilai Rp152,69 miliar melalui 3.243 penindakan hingga September 2026
  • Sebanyak 33,89 juta batang rokok ilegal senilai Rp50,8 miliar telah dimusnahkan di Pendopo Kabupaten Majalengka
  • Pemerintah Kabupaten Majalengka menindak 233.788 batang rokok ilegal atau 11.689 bungkus hingga September 2026

WartaPurwakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat mencatat 3.243 penindakan terhadap peredaran rokok ilegal selama Januari hingga September 2026. Dari penindakan tersebut, sebanyak 88,2 juta batang rokok ilegal dengan nilai Rp152,69 miliar disita di sejumlah wilayah, termasuk Majalengka.

Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat Finari Manan mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk membatasi distribusi rokok ilegal yang berpengaruh terhadap penerimaan negara.

"Sebagai bagian dari penanganan barang hasil penindakan, kami bersama pemerintah daerah sudah memusnahkan 33,89 juta batang rokok ilegal senilai Rp50,8 miliar di Pendopo Kabupaten Majalengka," katanya di Majalengka, Rabu.

Menurut Finari, Jawa Barat lebih berperan sebagai wilayah perlintasan dan pemasaran rokok ilegal daripada daerah produksinya. Dari keseluruhan hasil penindakan, sekitar 21 juta batang di antaranya ditemukan dalam wilayah kerja Bea Cukai Cirebon.

Rokok ilegal yang melewati Cirebon, lanjut dia, umumnya dikirim dari Jawa Timur untuk didistribusikan ke berbagai daerah. Jalur tersebut bahkan berpotensi menghubungkan pengiriman menuju wilayah di luar Pulau Jawa.

"Yang paling banyak itu lintasan di Cirebon karena rokok ini melintas dari Jawa Timur, kemudian bisa menuju Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya," katanya.

Data Kanwil DJBC Jawa Barat menunjukkan penindakan rokok ilegal mencapai sekitar 62 juta batang pada 2024. Jumlah itu kemudian naik menjadi 101 juta batang pada 2025.

Finari menuturkan, keberadaan rokok ilegal tidak hanya mengurangi penerimaan dari cukai dan pajak rokok. Peredaran produk tersebut juga berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang bagi industri yang menjalankan ketentuan.

"Kalau ada rokok ilegal, penerimaan negara akan terdampak karena cukai dan pajak rokok itu juga berpengaruh bagi masyarakat," tuturnya.

Untuk menekan distribusi rokok ilegal, Bea Cukai Jabar berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui penindakan, pengawasan jalur distribusi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya itu turut didukung pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan pemerintah daerah telah menindak 233.788 batang rokok ilegal, atau setara 11.689 bungkus, hingga September 2026.

Di Kabupaten Majalengka, jumlah rokok ilegal yang ditindak tercatat menurun. Pada 2024, angkanya mencapai 890.280 batang, lalu turun menjadi 282.180 batang pada 2025.

"Penindakan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menegakkan aturan, menjaga ketertiban, dan menolak peredaran produk ilegal di masyarakat," kata dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat