Poin Penting
  • BEM se-Bogor berunjuk rasa di depan Istana Bogor pada 22 Oktober 2026
  • Mahasiswa meminta karhutla Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional
  • Aksi juga menuntut evaluasi program MBG dan kebijakan pendidikan

WartaPurwakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor menggelar demonstrasi di depan Istana Bogor pada Kamis, 22 Oktober 2026. Mereka meminta pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Aksi bertajuk “Rakyat Menderita, Pemerintah Berkuasa, Hutan Pun Membara” itu turut mempersoalkan sejumlah kebijakan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu pendidikan serta program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari sorotan massa.

Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Alfadly Ridwan, menyatakan status bencana nasional diperlukan agar pemerintah pusat dapat menangani karhutla di Kalimantan dengan langkah yang lebih terkoordinasi dan serius.

“Yang pertama, kami mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status karhutla di Kalimantan menjadi bencana nasional,” ujar Alfadly saat ditemui di sela-sela aksi.

Selain penetapan status tersebut, mahasiswa meminta pemerintah menyiapkan kebijakan strategis yang terbuka dan berkelanjutan untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Mereka juga mendesak pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai evaluasi atas penanganan isu kehutanan.

Dalam sektor pendidikan, BEM se-Bogor menuntut pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Massa juga meminta peningkatan kesejahteraan bagi guru.

Mahasiswa selanjutnya mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Mereka menilai anggaran MBG perlu dipisahkan dari alokasi pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN.

“Kami ingin ada moratorium atau pemberhentian sementara program MBG. Kami juga mendesak agar anggaran MBG dipisahkan dari pagu anggaran pendidikan, karena amanat konstitusi menyebutkan 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan,” jelasnya.

BEM se-Bogor juga menyinggung polemik mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan yang tegas agar persoalan itu tidak terus menjadi perdebatan di masyarakat.

Alfadly turut menilai respons Presiden Prabowo terhadap sejumlah persoalan nasional belum cukup cepat. Ia menyebut pemimpin semestinya mengambil sikap bijak dalam menghadapi masalah yang dirasakan masyarakat.

“Presiden Prabowo menurut kami sangat terlambat merespons persoalan bangsa. Sangat disayangkan, seorang pemimpin seharusnya bijak dalam merespons setiap persoalan. Namun, kami melihat sejumlah orasi atau pidato yang disampaikan justru tidak mencerminkan sosok pemimpin yang kami harapkan,” ungkapnya.

Melalui demonstrasi itu, mahasiswa meminta pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap penanganan karhutla, pemerataan akses pendidikan, evaluasi MBG, serta sejumlah persoalan nasional lain yang mereka anggap perlu dikaji kembali.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat