Poin Penting
  • Komisi II DPRD Karawang meminta pengelolaan Pasar Telagasari dikembalikan ke pemerintah desa karena berdiri di atas lahan aset desa
  • Pedagang menyampaikan keberatan terkait biaya revitalisasi dan lokasi relokasi sementara yang tidak dilintasi angkutan umum
  • Kepala Desa Telagasari memastikan pengerjaan fisik belum dimulai lantaran masih menyelesaikan izin PBG dan skema BTO

WartaPurwakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang mendorong tata kelola Pasar Telagasari diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa setempat. Langkah tersebut diambil menyusul keberatan para pedagang atas rencana proyek revitalisasi pasar yang memicu perdebatan mengenai status kepemilikan aset dan prosedur administrasinya.

Persoalan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat 1 DPRD Karawang, Senin (5/10/2026). Rapat tersebut mengumpulkan berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan pedagang, Camat Telagasari, Kepala Desa Telagasari, hingga instansi teknis seperti Disperindagkop UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Bagian Hukum Setda Karawang.

Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi, menegaskan bahwa tanah tempat berdirinya Pasar Telagasari sah berstatus sebagai aset milik desa. Atas dasar itu, proses pengelolaan berikut pemberesan seluruh kelengkapan dokumen semestinya ditangani langsung oleh jajaran pemerintah desa melalui dialog terbuka bersama warga pasar.

"Karena ini merupakan aset desa, maka pengelolaan dikembalikan ke desa, serta untuk segera dilengkapi dan dimusyawarahkan kembali dengan pedagang," kata Nurhadi, Senin (5/10/2026).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari, Wahid, mengutarakan sejumlah alasan di balik resistensi para pedagang terhadap pemugaran pasar. Kondisi perekonomian yang belum pulih menjadi faktor utama, terlebih pelaksanaan revitalisasi dinilai tidak tepat waktu karena mendekati bulan Ramadan.

"Satu, masalah pembiayaan, ya. Itu kan kawan-kawan pedagang itu masih sulit untuk mendapatkan uang yang layaklah, apalagi kan krisis," ujar Wahid.

Kekhawatiran lain yang mencuat adalah aspek pertanggungjawaban proyek di masa depan apabila masa jabatan kepala desa telah usai. Pedagang juga mengeluhkan tempat relokasi sementara yang disediakan karena dinilai menyulitkan pembeli.

"Bukan nggak biasa jauh, cuman itu tidak memungkinkan, karena satu aksesnya tidak dilalui oleh angkutan umum," katanya.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Desa Telagasari Edi Sopyan menegaskan kegiatan fisik pembangunan revitalisasi pasar belum berjalan. Pihak desa saat ini tengah fokus menuntaskan berkas perizinan, salah satunya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Edi menyebutkan, pola kerja sama yang hendak diterapkan dalam proyek pasar ini mengusung sistem Build-Transfer-Operate (BTO).

Sumber: Pojok Satu