Poin Penting
  • Sebanyak 52 SPPG di Bandung Barat dan Cimahi dijatuhi sanksi suspend akibat kelalaian pelaporan dana harian
  • BGN mewajibkan SPPG mengunggah LPDH melalui portal SIPGN setiap hari sesuai SE Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026
  • Unit yang terkena pembekuan sementara dilarang menyalurkan makanan MBG sampai revisi laporan diverifikasi

WartaPurwakarta - Pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kian diperketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Bandung, Jawa Barat. Kebijakan ini diterapkan lewat kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan harian agar tata kelola anggaran tetap tertib serta sesuai koridor regulasi.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung Ramzi di Bandung Barat, Rabu, menegaskan bahwa seluruh SPPG diwajibkan menyetorkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) ke portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN) sebagai bukti pengeluaran operasional dapur.

"Jadi karena pembelanjaan itu per hari, penggunaan dananya pun harus dilaporkan per hari," katanya.

Landasan pengetatan aturan tersebut merujuk pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG, yang mewajibkan pelaporan berkala harian atas biaya operasional.

Akibat mengabaikan instruksi tersebut, Ramzi membeberkan bahwa 52 unit SPPG di area kerjanya kini dijatuhi sanksi suspend khusus. Rincian unit yang dibekukan sementara itu mencakup 41 SPPG di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) serta 11 SPPG di Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelanggaran administratif yang terjadi meliputi berkas laporan yang sama sekali tidak dikerjakan, dokumen yang belum diunggah, hingga laporan yang sudah diserahkan namun tidak memenuhi ketentuan teknis BGN.

"Penyebabnya karena LPDH-nya pertama belum diunggah atau tidak dikerjakan, yang kedua dikerjakan tapi tidak sesuai," ujarnya.

Sanksi penonaktifan sementara tersebut dapat dicabut apabila pihak pengelola SPPG telah membenahi dan menyerahkan pembukuan sesuai standar. Setiap laporan yang masuk akan melewati proses verifikasi oleh pihak BGN guna memastikan ketepatan format serta isinya.

"Sementara kalau SPPG sudah mengunggah sesuai dengan ketentuan nanti akan dicabut," katanya.

Selama masa pembekuan status berlangsung, SPPG terkait dilarang mendistribusikan pasokan makanan kepada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, para pengelola dapur diminta lekas menuntaskan kewajiban administrasi mereka agar layanan pemenuhan gizi dapat kembali berjalan normal.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Ramzi menginstruksikan para mitra penyedia MBG untuk rutin menyerahkan bukti nota belanja bahan pangan kepada tenaga akuntan atau kepala SPPG setiap hari. Hal tersebut penting dilakukan agar pencatatan beban operasional ke dalam sistem tidak mengalami penumpukan.

"Jadi untuk mitra segera memberikan nota pembelian kepada kepala SPPG atau akuntan untuk segera diinput pembiayaan operasional setiap harinya. Jadi jangan ditunda dan dicicil, jadi setiap hari selesai," kata Ramzi.

BGN menaruh harapan besar agar seluruh SPPG dapat meningkatkan kedisiplinan pelaporan serta transparansi pemakaian dana, sehingga penyaluran program MBG dapat terus bergulir sesuai standar operasional prosedur dan prinsip akuntabilitas keuangan.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat