- Bima Arya setujui revisi UU NTB‑NTT untuk perkuat kekhasan daerah
- Penguatan pajak wisatawan asing dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi
- Sinkronisasi rencana induk pariwisata (RIPPARDA) menjadi acuan penganggaran daerah
WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penyusunan Rancangan Undang‑Undang (RUU) yang mengubah Undang‑Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan tersebut disampaikan pada rapat dengar pendapat tentang RUU NTB‑NTT yang berlangsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Senin 16 November 2026.
Menurut Bima, revisi tersebut penting untuk menyesuaikan pengaturan otonomi daerah dengan karakteristik geografis, sumber daya alam, serta nilai sosial‑budaya dan religius masing‑masing provinsi. Ia menekankan bahwa studi mendalam diperlukan agar kebijakan yang diadopsi dapat memaksimalkan potensi lokal, memperkuat kapasitas fiskal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.
Dalam sesi tersebut, Bima mengutip kebijakan yang diterapkan di Provinsi Bali sebagai contoh yang dapat diadaptasi. Ia menuturkan, "Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT."
Bima menegaskan pula pentingnya pemberian wewenang lebih kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak dari wisatawan asing, asalkan terdapat korelasi yang jelas dengan peningkatan ekonomi. "Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendapatan tambahan tersebut harus dialokasikan secara transparan dan diarahkan pada program yang melibatkan pelaku usaha serta masyarakat setempat, sehingga ekosistem pariwisata dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Selanjutnya, Bima menyoroti perlunya sinkronisasi antara rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPARDA) dengan penganggaran dan tata ruang, sehingga kebijakan pusat dan daerah selaras.
"RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing‑masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat," jelasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kolaborasi antara NTB, NTT, dan Bali dalam pengembangan pariwisata juga mendapat apresiasi Bima. Ia menilai kerja sama lintas provinsi dapat meningkatkan konektivitas, memperkuat sinergi destinasi, serta memperluas distribusi manfaat ekonomi.
Harapannya, hasil penyusunan RUU tersebut nantinya akan menghasilkan kerangka hukum yang mencerminkan keunikan dan kebutuhan spesifik kedua provinsi, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional