- Tim peneliti BRIN bersama Pemkab Subang menggelar diskusi di Ruang Rapat Bapperida Subang pada Kamis 24 September 2026 untuk merumuskan strategi investasi industrialisasi hijau
- Riset kolaboratif melibatkan Universitas Indonesia dan Transnational Institute dengan Subang sebagai lokus strategis
- Kajian menekankan pentingnya Kebijakan Industri Hijau guna mencegah Deindustrialisasi Prematur 2.0 dan memutus perlambatan ekonomi akibat batas neraca pembayaran
WartaPurwakarta - Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Subang memunculkan tantangan tersendiri, terutama soal bagaimana menjaga laju investasi tetap meningkat tanpa mengorbankan aspek transisi energi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Isu tersebut kini menjadi fokus kajian bersama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pemerintah Kabupaten Subang dalam menyusun strategi industrialisasi hijau yang adil serta inklusif.
Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN menyelenggarakan sesi diskusi serta wawancara mendalam dengan jajaran Pemkab Subang di Ruang Rapat Bapperida Subang, Kamis (24/9/2026). Pertemuan itu mempertemukan tim peneliti dengan para pengambil kebijakan di tingkat daerah guna menyusun peta jalan transisi energi dan kebijakan industri hijau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Subang Eti Maryati, S.IP., M.T., menerangkan bahwa riset kolaboratif ini mengusung tajuk "Model Pembangunan dan Strategi Investasi Menuju Industrialisasi Hijau yang Berkeadilan dan Inklusif". Proyek tersebut digagas oleh BRIN bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Transnational Institute. Subang ditetapkan sebagai salah satu lokus krusial karena posisinya yang strategis di tengah perkembangan lanskap industri baru di Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, tim peneliti memaparkan kajian teoretis bertajuk "Transisi Energi dan Kebijakan Industri Hijau: Mengapa Indonesia tidak boleh Salah Arah: dari Thirwall's Law ke Green Industrial Policy: Mencegah Premature Deindustrialization 2.0". Kajian tersebut menggarisbawahi urgensi Indonesia mengadopsi Kebijakan Industri Hijau (Green Industrial Policy) agar mampu memutus rantai perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh batas neraca pembayaran (Thirlwall's Law).
Melalui pendekatan ekonomi sirkular dan rendah karbon, strategi ini dirancang untuk melindungi struktur manufaktur nasional dari ancaman Deindustrialisasi Prematur 2.0, yakni situasi ketika kontribusi sektor industri terhadap perekonomian menyusut sebelum suatu negara mencapai tingkat kemakmuran yang memadai.
Tim peneliti BRIN disambut langsung oleh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Subang, dipimpin Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah serta Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Agenda wawancara dan penggalian data lapangan turut dihadiri perwakilan sejumlah dinas teknis, meliputi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans-ESDM), Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Keterlibatan berbagai instansi itu bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan regulasi, kondisi ketenagakerjaan, dan potensi investasi daerah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Lewat kolaborasi ini, Pemkab Subang menyediakan data aktual terkait dinamika tenaga kerja lokal, proyeksi kebutuhan energi bersih di kawasan industri yang sudah beroperasi, serta hambatan dalam menarik investasi hijau. Hasil riset ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan (policy brief) yang konkret bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang skema insentif investasi dan memitigasi dampak sosial dari proses industrialisasi.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat