Poin Penting
  • PAD Kabupaten Bandung mencapai 78,50%
  • BPR Kertaraharja menyetor dividen 100% senilai sekitar Rp78 miliar
  • OPD dengan realisasi retribusi di bawah 50% diminta evaluasi segera

WartaPurwakarta - Rapat Koordinasi yang digelar di kantor pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, pada Senin 26 Oktober 2026, dihadiri oleh seluruh perangkat daerah (OPD) serta perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kepala daerah, Bupati Dadang Supriatna (KDS), memaparkan hasil pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah menembus 78,50 persen, serta kontribusi pajak daerah yang mencapai 69,31 persen.

Dalam sambutannya, KDS mengucapkan terima kasih kepada BUMD, khususnya BPR Kertaraharja, yang berhasil menyalurkan dividen sebesar 100 persen ke kas daerah dengan nilai perkiraan Rp78 miliar. “Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada instansi dan BUMD yang sudah bekerja optimal memenuhi target dividen dan PAD. Namun, untuk OPD yang realisasi retribusi dan pelayanan publiknya masih di bawah 50 persen, saya minta segera lakukan evaluasi total dan percepat langkah teknis di lapangan,” tegas KDS.

Bupati menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan bagi OPD yang belum mencapai target retribusi. Ia menambahkan, “Bagi OPD yang realisasi PAD dan retribusinya masih di bawah target, mari kita evaluasi bersama agar lebih optimal ke depannya.” Selanjutnya, KDS menegaskan, “Evaluasi berkala ini sangat penting agar tata kelola keuangan kita semakin akuntabel dan tepat sasaran.”

Selain meninjau aspek keuangan, KDS menyoroti kebutuhan perbaikan di sektor layanan kesehatan, perizinan, serta pengelolaan aset daerah. Ia meminta percepatan kerja sama antara Rumah Sakit Majalaya dan BPJS Kesehatan untuk memperluas akses layanan bagi warga. Jajaran dinas teknis juga diminta menyusun skema APBD 2027 yang lebih proporsional, termasuk pemanfaatan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti SMPN 5 Soreang.

KDS mengingatkan semua OPD untuk menghindari penundaan dalam pengelolaan aset dan menegaskan pentingnya penataan produk hukum daerah. “Seluruh OPD harus bergerak aktif dan tidak boleh ada lagi pengelolaan aset yang tertinggal,” ujarnya.

Di bidang penanggulangan bencana, KDS memuji respons cepat dinas terkait yang menangani 702 kejadian kebakaran serta potensi bencana hidrometeorologi sejak Januari hingga Oktober 2026. “Respons cepat dan pelayanan prima kepada masyarakat harus selalu dikedepankan dalam kondisi darurat apapun,” pungkasnya.

Sumber: Pojok Satu