Poin Penting
  • Bupati Subang mengesahkan pembentukan Dewan Pengupahan periode 2026–2029 lewat SK tertanggal 11 November 2026
  • Dewan Pengupahan bertugas memberikan rekomendasi terkait penetapan UMK dan UMSK
  • Regulasi tersebut tertuang dalam SK Bupati Subang Nomor 500.15.14.1/Kep.622-DisnakertransESDM/2026

WartaPurwakarta - Struktur kepengurusan Dewan Pengupahan Kabupaten Subang untuk masa bakti 2026 hingga 2029 resmi disahkan oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi. Legalitas kelembagaan tersebut dikukuhkan melalui penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati Subang Nomor 500.15.14.1/Kep.622-DisnakertransESDM/2026 bertanggal 11 November 2026.

Lembaga ini dibentuk sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menyusun regulasi serta arah kebijakan pengupahan di tingkat lokal. Keberadaannya memegang peranan krusial, khususnya dalam menyodorkan pertimbangan terkait besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

Mengacu pada beleid tersebut, Dewan Pengupahan mengemban sejumlah tanggung jawab strategis, dengan mandat utama menyampaikan masukan dan saran langsung kepada kepala daerah perihal tata kelola upah buruh. Rekomendasi nominal UMK dan UMSK yang diajukan wajib mengacu pada formulasi penghitungan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Di luar persoalan upah minimum, dewan ini juga berkewajiban mengawasi pelaksanaan sistem pengupahan di seluruh wilayah Subang. Tugas lain yang dibebankan mencakup penyusunan materi telaah guna pengembangan tata kelola upah daerah, di samping menuntaskan agenda ketenagakerjaan lainnya sesuai koridor hukum yang berlaku.

Sumber: TINTAHIJAU.com - Jawa Barat