- Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor skema opsen di Jawa Barat baru menyentuh angka 76 persen
- Anggota Komisi III DPRD Jabar Dudy Pamuji mengusulkan integrasi pembayaran pajak dengan cicilan kredit kendaraan
- Skema terpadu ini diyakini mampu menekan potensi tunggakan dan mempermudah pengelolaan finansial warga
WartaPurwakarta - Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yang baru mencapai 76 persen memicu lahirnya usulan skema pembayaran baru dari parlemen daerah. Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Dudy Pamuji, menyarankan agar sistem pelunasan kewajiban perpajakan dapat dipadukan langsung ke dalam jadwal angsuran kepemilikan kendaraan.
Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan XIII yang menaungi wilayah Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran tersebut, pencapaian target kas daerah menuntut atensi serius demi keberlangsungan pembiayaan pembangunan.
"Berdasarkan evaluasi kelembagaan dewan, realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui skema opsen tahun ini terpantau baru mencapai 76 persen dari target yang ditetapkan. Kami nilai ini serius karena sektor perpajakan daerah merupakan pilar utama penopang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ucapnya melalui siaran pers pada Minggu.
Gagasan tersebut disampaikan Dudy saat menghadiri agenda Sosialisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026 di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan, Sabtu, 14 November 2026. Acara yang terselenggara lewat kemitraan bersama Bapenda Jawa Barat tersebut diramaikan oleh ratusan warga dari lingkup Kecamatan Kramatmulya dan wilayah sekitarnya.
Politisi Partai Golkar itu menyoroti beban finansial ganda yang kerap dialami masyarakat, terkhusus kalangan pembeli sepeda motor dengan sistem pembiayaan kredit. Warga kerap berada dalam posisi terjepit saat kewajiban melunasi tagihan pajak tahunan datang bersamaan dengan jatuh tempo angsuran bulanan.
"Melalui penyesuaian sistem pembayaran yang diselaraskan langsung dengan jadwal cicilan kredit, masyarakat diharapkan mampu mengatur alokasi keuangan secara lebih terukur," ucapnya.
Sinkronisasi sistem tersebut dipercaya ampuh meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran serta mengikis akumulasi tunggakan wajib pajak. Dudy turut menggarisbawahi pentingnya mendongkrak pundi-pundi pendapatan daerah lainnya, seperti pajak rokok dan pajak air permukaan, yang dialokasikan penuh untuk perbaikan infrastruktur serta layanan publik.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kontribusi pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada publik, dengan peribahasa sederhana yaitu pajak mengalir, jalan pun leucir atau mulus," ujarnya.
Masyarakat juga didorong mengoptimalkan fasilitas aplikasi Samsat digital yang dapat diakses penuh selama 24 jam guna menghindari antrean loket konvensional. Kemudahan layanan dan kedisiplinan fiskal tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian postur anggaran daerah, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan upah minimum kabupaten.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat