Poin Penting
  • Dedi Mulyadi meminta warga mengawasi pembangunan infrastruktur
  • Masyarakat dapat memeriksa kualitas jalan dan papan informasi proyek
  • Perusahaan dengan truk bermuatan berlebih diminta menyesuaikan tonase atau memperbaiki jalan secara mandiri

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat ikut memantau pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Jawa Barat. Pengawasan publik dinilai diperlukan agar proyek fasilitas umum dikerjakan secara terbuka dan mengikuti rencana serta anggaran yang telah ditetapkan.

“Seluruh warga Jawa Barat terus lakukan pengawasan terhadap pembangunan di Jawa Barat agar infrastruktur merata,” kata Dedi, Jumat (18/9/2026).

Dedi mengatakan keterlibatan warga penting karena pembiayaan pembangunan berasal dari uang masyarakat, termasuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Karena itu, masyarakat dinilai memiliki hak untuk memastikan kualitas proyek yang dikerjakan pemerintah.

Pemantauan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik jalan, teknis pelaksanaan pekerjaan, serta informasi yang tercantum pada papan proyek.

“Perhatikan kualitas jalannya, perhatikan teknis pelaksanaannya, lihat papan pengumumannya. Sehingga yang dikerjakan harus sesuai dengan terencana dan teranggarkan,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Menurut Dedi, kontribusi tersebut harus diwujudkan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Karena anggaran itu merupakan anggaran kita bersama, bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh warga. Saya ucapkan terima kasih pajak kendaraan bermotornya,” ujarnya.

Selain meminta pengawasan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran penegasan bagi industri besar, terutama pabrik semen. Kebijakan itu berkaitan dengan kendaraan berat yang melintas dengan muatan melebihi kemampuan jalan provinsi.

Pemprov Jawa Barat memberikan dua pilihan kepada perusahaan yang masih mengoperasikan kendaraan dengan muatan berlebih. Perusahaan harus menyesuaikan tonase dengan kelas jalan atau mengambil tanggung jawab pembangunan dan perawatan jalur yang digunakan.

“Apabila tonasenya tidak sesuai dengan kapasitas jalan, maka langkahnya ada dua. Penyesuaian tonase dengan kapasitas jalan, menurunkan jumlah besaran barang material atau barang produksi yang dibawanya. Atau jalan tersebut diserahkan kepada perusahaan untuk dibangun sendiri sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh industri,” ucapnya.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut ditujukan untuk memperpanjang masa pakai jalan yang pembangunannya dibiayai dari uang rakyat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha menjaga infrastruktur publik agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Sumber: Harapan Rakyat