Poin Penting
  • Pemprov Jawa Barat membebaskan biaya pendidikan bagi hampir satu juta siswa SMA dan SMK Negeri
  • Sebanyak 38 ribu siswa prasejahtera menerima bantuan perlengkapan sekolah Rp1,8 juta per tahun
  • Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp70 miliar untuk membantu 117 ribu siswa yang terancam putus sekolah

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK Negeri di seluruh wilayah provinsi tersebut ditanggung pemerintah. Program itu menyasar hampir satu juta siswa dan dibiayai melalui optimalisasi pajak daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penerimaan pajak masyarakat diarahkan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah, penyediaan fasilitas belajar, serta bantuan perlengkapan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jawa Barat memadukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN dengan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Anggaran gabungan tersebut digunakan untuk kebutuhan rutin sekolah hingga pembangunan ruang kelas baru.

“Pajak dari warga Jawa Barat digunakan buat menjamin pendidikan gratis untuk hampir satu juta siswa SMA serta SMK Negeri,” kata Dedi, Selasa (22/9/2026).

Dedi juga menegaskan tidak boleh ada pungutan liar di sekolah negeri. Menurut dia, seluruh biaya pendidikan telah ditanggung pemerintah sehingga setiap pungutan harus dilaporkan dan akan ditindak.

“Tidak ada pungutan satu rupiah pun. Jika masih ada pungutan, maka silakan untuk laporkan. Sanksi yang akan kami berikan berupa pemberhentian untuk kepala sekolahnya,” tegasnya.

Selain membebaskan biaya sekolah, Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan perlengkapan pendidikan bagi 38 ribu siswa dari keluarga prasejahtera. Masing-masing siswa memperoleh bantuan Rp1,8 juta setiap tahun, dengan total anggaran sekitar Rp70 miliar.

“38 ribu anak dari keluarga prasejahtera dapat bantuan kelengkapan sekolah sebesar Rp1,8 juta setiap tahun. Total anggarannya sekitar Rp70 miliar,” terangnya.

Dukungan juga diberikan kepada sekolah swasta melalui program Sekolah Swasta Kerjasama (SSK). Program tersebut menyerap anggaran daerah lebih dari Rp100 miliar per tahun dan memberikan subsidi kepada hampir 32 ribu siswa.

Melalui skema SSK, siswa SMA memperoleh bantuan SPP Rp150 ribu, sedangkan siswa SMK menerima subsidi SPP Rp175 ribu. Setiap siswa juga mendapatkan bantuan uang bangunan Rp1,5 juta.

“Yang ikut program SSK hampir 32 ribu orang. Mereka yang masuk SMA SSK dapat bantuan SPP Rp150 ribu. Kemudian SMK SSK bantuan SPP senilai Rp175 ribu, dan uang bangunan senilai Rp1,5 juta. Anggaran SSK ini mencapai Rp100 miliar,” tuturnya.

Pemprov Jawa Barat turut mengalokasikan anggaran lebih dari Rp70 miliar untuk membantu 117 ribu siswa yang berada dalam risiko putus sekolah. Bantuan tersebut digunakan untuk subsidi pembayaran SPP sebesar Rp600 ribu bagi setiap siswa.

“Kami alokasikan anggaran Rp70 miliar lebih, untuk SPP sebesar Rp600 ribu kepada 117 ribu anak terancam putus sekolah,” ujar Dedi.

Sumber: Harapan Rakyat