Poin Penting
  • Besaran UMP Jawa Barat 2027 dipatok senilai Rp3 juta atau naik Rp682.399 dibanding tahun sebelumnya
  • Penetapan upah mengacu pada batas Kebutuhan Hidup Layak terendah di Jawa Barat yang berada di kisaran Rp3.009.600
  • Mekanisme dispensasi dibuka khusus bagi entitas usaha yang belum sanggup mematuhi regulasi baru

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mematok Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 pada angka Rp3 juta per bulan. Besaran anyar tersebut melonjak hingga 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 jika dikomparasikan dengan besaran UMP sebelumnya senilai Rp2.317.601.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela lawatannya ke pabrik PT Kwangduk Worldwide, Sabtu (21/11).

Dedi memaparkan bahwa pola pengumuman standar pengupahan periode ini ditempuh lewat skema berjenjang, bukan serentak sebagaimana periode silam. Dimulai dari pengesahan UMP, alur penetapan bakal berlanjut ke upah minimum sektoral tingkat provinsi, disusul Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga berakhir pada upah minimum sektoral di level kabupaten dan kota.

Angka Rp3 juta tersebut, urai Dedi, diposisikan selaku landasan dasar sekaligus jaring pengaman sosial dalam sistem penggajian buruh di Tanah Pasundan. Sejumlah kawasan industri dengan nominal upah yang telah melampaui Rp3 juta tidak akan banyak terpengaruh oleh beleid ini, mencakup Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Kendati demikian, ketentuan anyar ini bakal menjadi tumpuan krusial untuk mendongkrak daerah-daerah dengan standar upah rendah, khususnya wilayah sentra industri padat karya seperti sepatu, pakaian jadi, serta tekstil. Adapun kantong wilayah yang disasar kebijakan proteksi ini meliputi Sukabumi, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Garut, Banjar, serta Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dedi menegaskan, pengkatrolan upah ini dirancang sebagai formula kompromi demi mengimbangi perlindungan taraf hidup buruh dengan kesinambungan iklim usaha di wilayahnya.

“Artinya, dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Kim Agung menerangkan, kalkulasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi pijakan utama penetapan UMP kali ini. Berdasarkan data dinas, tolok ukur KHL paling rendah di provinsi ini menyentuh Rp3.009.600, sehingga nominal UMP digariskan genap Rp3 juta guna mengamankan tingkat upah di kisaran tersebut.

Mengenai besaran UMK pada tiap-tiap kota dan kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan masih menanti rampungnya perundingan di tingkat dewan pengupahan wilayah masing-masing.

Bagi pelaku usaha yang terbebani atau belum sanggup mengadopsi standar UMP Rp3 juta, pemerintah daerah menyediakan jalur pengajuan dispensasi. Permohonan penangguhan tersebut nantinya akan disaring secara ketat lewat audit kondisi finansial dan kelengkapan administratif entitas bersangkutan, dengan tetap memprioritaskan proteksi ketenagakerjaan sekaligus keberlanjutan roda bisnis.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat