- BAZNAS mengusulkan tujuh isu strategis untuk dikawal dalam revisi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut pembahasan revisi ditargetkan dimulai pada 2027
- Ketua MUI Bidang Komdigi KH Masduki Baidlowi menekankan pentingnya transparansi dan digitalisasi dalam pengelolaan zakat
WartaPurwakarta - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengajukan penguatan terhadap tujuh isu strategis dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Upaya ini dianggap krusial guna membenahi tata kelola serta memaksimalkan penghimpunan dan pemanfaatan zakat di tingkat nasional.
Rencana perubahan regulasi tersebut sudah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Beragam persoalan, mulai dari kewajiban zakat, pemantapan kelembagaan, hingga penyelarasan antara zakat dan pajak, turut menjadi fokus dalam penyusunan aturan baru.
Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan bahwa perubahan regulasi ini perlu dikawal secara serius agar mampu memperkokoh kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.
"BAZNAS mencatat tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kewajiban zakat, penguatan kelembagaan BAZNAS, hubungan BAZNAS RI dan BAZNAS daerah, hubungan BAZNAS dengan LAZ, harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi," ujar Zainut dalam keterangan, Sabtu (21/11/2026).
Zainut menambahkan, ketujuh aspek itu harus dijadikan fondasi dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif, terintegrasi, dan sanggup menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa revisi UU Pengelolaan Zakat telah tercatat dalam Prolegnas Prioritas dan ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Saat ini, DPR tengah mematangkan draf rancangan undang-undang tersebut dengan menyerap berbagai aspirasi publik.
Marwan menyebutkan, salah satu persoalan paling mendasar yang memerlukan perhatian serius adalah pengaturan relasi antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembagian peran serta kewenangan yang tegas dinilai mutlak agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara harmonis.
"Salah satu isu paling krusial yang sedang diselaraskan adalah membangun relasi yang harmonis dan tegas antara BAZNAS dan LAZ. Bagaimanapun, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat utama harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan kewenangannya," tegas Marwan.
Selain soal kelembagaan, Marwan turut menyoroti perlunya pergeseran orientasi program pendayagunaan zakat. Ia mendorong agar distribusi zakat tidak semata bersifat konsumtif, melainkan juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang produktif bagi penerima manfaat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pandangan serupa dikemukakan oleh Ketua MUI Bidang Komdigi KH Masduki Baidlowi. Menurutnya, revisi regulasi perlu menghadirkan solusi jalan tengah yang mampu mengakomodasi potensi pengelolaan zakat oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pesantren, masjid, dan LAZ.
Meski demikian, Masduki menekankan bahwa pelibatan beragam komponen masyarakat tersebut tetap harus beriringan dengan penguatan peran strategis negara melalui BAZNAS. Ia juga mendesak pentingnya transparansi pengelolaan zakat dengan memanfaatkan sistem digital. Melalui digitalisasi, para muzaki diharapkan dapat memantau penggunaan serta penyaluran dana zakat secara konsisten, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara Endin AJ Soefihara menyampaikan bahwa diskusi tersebut diselenggarakan untuk mengkaji arah perubahan regulasi pengelolaan zakat secara objektif, komprehensif, dan multiperspektif. Ia berharap forum itu mampu memberikan masukan konstruktif bagi penyusunan revisi UU Zakat, sekaligus memetakan dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem zakat nasional.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional