- Guru Besar UIN Jakarta Prof. A Bakir Ihsan mengusulkan agar Prabowo memilih Wapres pengganti Gibran dari kalangan teknokrat-profesional nonpartai
- Pemilihan Wapres dari partai politik dinilai berisiko memicu kecemburuan dan keretakan internal koalisi
- Pimpinan DPD RI disebut sebagai alternatif yang layak dipertimbangkan karena berasal dari unsur nonpartai dan memahami aspirasi daerah
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto diimbau bersikap hati-hati dalam menentukan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menunjuk figur yang berafiliasi dengan partai politik tertentu dinilai rawan memantik rasa iri dan bahkan perpecahan di tubuh koalisi pemerintahan.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, menganjurkan agar Prabowo mengarahkan pandangan kepada sosok teknokrat-profesional yang tidak memiliki ikatan dengan partai mana pun. Figur semacam itu dianggap lebih netral, mempunyai kapabilitas dalam urusan pemerintahan, dan berpeluang besar diterima oleh seluruh elemen koalisi.
"Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih Cawapres dari Gerindra, walaupun itu sudah menjadi rekomendasi partai koalisi. Ada baiknya Presiden mempertimbangkan Cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan," ujar Bakir Ihsan melalui gawai, Sabtu (21/11/2026).
Bakir menjelaskan bahwa menunjuk Wapres dari salah satu partai politik membawa risiko kecemburuan di antara sesama anggota koalisi. Situasi ini akan semakin rumit apabila figur yang ditunjuk berasal dari partai berukuran kecil, sementara partai lain merasa telah memberikan kontribusi signifikan bagi keberlangsungan pemerintahan.
Ketegangan politik pun dikhawatirkan bisa muncul dari kondisi tersebut, bahkan membuka celah bagi lahirnya fenomena matahari kembar di lingkaran kekuasaan. Tanpa pengelolaan yang tepat, partai yang merasa tidak diuntungkan berpotensi mengurangi dukungannya sehingga menggoyahkan stabilitas pemerintahan.
"Potensi ini akan muncul terlebih bila calonnya dari partai kecil, kecuali atas kesepakatan partai koalisi," jelasnya.
Atas dasar itulah, Bakir memandang figur teknokrat-profesional sebagai opsi yang relatif minim risiko. Selain bebas dari tarikan kepentingan partai, sosok semacam ini diharapkan piawai membangun komunikasi lintas kepentingan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang masih membelit negara.
Bakir menegaskan bahwa situasi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya stabil memerlukan Wapres dengan kapasitas serta pengalaman yang mumpuni. Dengan begitu, Wapres dapat berkonsentrasi mendampingi Presiden menjalankan program pemerintahan tanpa terjebak dalam tarik-ulur kepentingan politik.
"Karena dia bukan orang partai, tidak ada partai yang merasa menang, tidak ada partai yang merasa kalah. Semua partai bisa merasa sama-sama didengarkan," ungkapnya.
Di luar kalangan teknokrat-profesional, Bakir turut menyodorkan nama pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai opsi yang patut dipertimbangkan. Ketua maupun wakil ketua DPD RI berasal dari unsur nonpartai sehingga dinilai mampu menjadi figur penyeimbang sekaligus merepresentasikan kepentingan daerah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurut Bakir, pimpinan DPD RI memiliki pemahaman mendalam terhadap aspirasi daerah serta berpengalaman menjembatani relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelebihan tersebut menjadi nilai tambah tersendiri dalam memperkokoh konsolidasi pemerintahan.
Bakir merinci setidaknya tiga aspek krusial yang perlu ditimbang Prabowo dalam memilih calon Wapres. Pertama, loyalitas serta kepercayaan politik guna menjamin kesinambungan agenda pemerintahan dan membangun hubungan kerja yang solid dengan Presiden.
Aspek kedua, lanjutnya, adalah kompetensi dan kapasitas pemerintahan. Wapres harus sanggup membantu menangani persoalan nasional, melakukan koordinasi lintas kementerian, serta melaksanakan tugas yang diamanatkan Presiden. Aspek ketiga menyangkut keseimbangan politik dan geopolitik nasional melalui penguatan konsolidasi pemerintahan serta perluasan representasi daerah.
"Prabowo bisa mendapatkan tiga kepentingan tersebut jika memilih calon dari unsur pimpinan DPD RI," katanya.
Sumber: INDOPOSCO - Politik